Trump Ejek Kerusuhan Prancis, Ajak Warga AS Ikut Revolusi

Di tengah aksi protes akibat lonjakan biaya hidup yang disertai bentrokan, penjarahan, dan pembakaran, Trump justru menyindir Prancis sebagai negara yang identik dengan revolusi.

“Ayo kita ke Prancis? Tempat yang indah. Tidak ada kerusuhan, tidak ada revolusi. Kau tahu, Prancis sepertinya sangat cocok untuk revolusi. Luar biasa. Ayo kita ke Prancis dan bergabung dengan revolusi,” ujar Trump saat pidato kampanye di Dalton, Georgia, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026.

Pernyataan Trump muncul setelah demonstrasi besar-besaran melanda sejumlah kota di Prancis pada Sabtu, 17 Oktober 2026. 

Aksi yang dipicu kenaikan biaya hidup tersebut berakhir ricuh ketika demonstran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan, menjarah pertokoan, serta membakar kendaraan dan bangunan.

Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi tersebut. Sementara itu, serikat pekerja CGT yang turut berpartisipasi dalam aksi mencatat jumlah peserta mencapai 800.000 orang. 

Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk menghadapi demonstran yang melemparkan benda-benda ke arah petugas dan menyalakan kembang api.

Kerusakan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah. Di Limoges, balai kota berusia lebih dari 140 tahun sebagian besar hancur akibat kebakaran yang dipicu demonstran bertopeng. 

Dua balai kota di Marseille dan Lille juga dirusak, sedangkan kantor pariwisata di Lyon dibakar. Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire menyebut sejumlah ruas jalan di ibu kota mengalami kerusakan parah.

Wakil Presiden AS JD Vance turut menyoroti kerusuhan tersebut dengan menyalahkan kebijakan imigrasi dan persoalan integrasi pendatang di negara-negara Barat.

“Kaum liberal Barat mengimpor negara-negara dunia ketiga ke Prancis dan negara-negara lain atas nama keberagaman dan belas kasih. Mereka mengabaikan pertanyaan mendasar tentang asimilasi dan kompatibilitas," kata Vance.

Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa para pelaku kekerasan, perusakan fasilitas publik, dan penjarahan akan menghadapi proses hukum. 

“Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau bisnis, atau melakukan penjarahan, bahkan di balai kota kita, akan dituntut dan dihukum,” tegas Macron.