Dalam pandangan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Didik J. Rachbini, persoalan yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan penurunan harga saham, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap sistem pasar secara keseluruhan.
“Saham kita jatuh dan anjlok karena masalah trust, ini harus dipulihkan dengan aksi yang bertanggung jawab,” ujar Didik kepada
RMOL, Jumat, 16 Oktober 2026
Rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan, pasar yang ingin menjadi bagian dari ekosistem ekonomi modern harus ditopang oleh perilaku yang modern pula.
Menurut Didik, regulasi yang dibuat untuk memperbaiki kelembagaan dan tata kelola tidak cukup hanya hadir secara formal. Pelaksanaannya harus dapat dibuktikan melalui kondisi nyata di lapangan.
“Kalau mau masuk ke dalam tatanan dan ekosistem ekonomi modern, maka perilaku harus juga modern. Transparansi, sikap pro pasar, kepercayaan harus dipegang erat agar pasar Indonesia bisa berkembang,” tegasnya.
Didik menyoroti kesenjangan antara kelembagaan (institution) dan perilaku (behaviour) sebagai salah satu persoalan yang dapat mengganggu berjalannya sistem pasar. Ketika aturan formal tidak tercermin dalam praktik sehari-hari, kepercayaan terhadap sistem akan melemah.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan penurunan tajam pasar saham Indonesia setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar tersendiri (standalone market).
Dalam peristiwa yang disorotnya, saham-saham Indonesia disebut mengalami penurunan lebih dari 8 persen hingga indeks berada di level 5.393 atau lebih rendah, dengan kehilangan sekitar 500 poin. Perdagangan juga sempat dihentikan selama hampir dua menit menyusul aksi jual besar-besaran.
Menurut Didik, investor institusional telah lama menaruh perhatian pada kelayakan investasi (investability) dan tata kelola pasar ekuitas Indonesia. Kekhawatiran tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan transaksi terkoordinasi yang berpotensi menimbulkan distorsi harga.
Ia juga menyoroti struktur kepemilikan saham yang dinilai belum cukup transparan dan terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu. Kondisi ini, menurutnya, perlu ditangani melalui pengawasan yang dapat memberikan kepastian kepada investor.
"Pemulihan kepercayaan membutuhkan tindakan nyata dari otoritas terkait. Pemerintah perlu mendorong audit dan transparansi terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)," tuturnya.
"Ketiga lembaga tersebut perlu menyatukan data kepemilikan saham, mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan yang ekstrem, menelaah indikasi transaksi terkoordinasi, serta memperkuat standar pengungkapan yang dapat diuji," sambung Didik.
Ia menilai, reformasi pasar modal harus menghasilkan bukti kepatuhan, pengawasan yang terukur, perlindungan hak investor, dan prosedur hukum yang adil. Langkah tersebut diperlukan agar pembentukan harga saham kembali mencerminkan kondisi pasar yang transparan dan dapat dipercaya.
Bagi Didik, kepercayaan merupakan modal penting bagi pasar modal untuk menjalankan fungsinya sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi dan industri nasional.
"Tanpa pemulihan kepercayaan, perusahaan berisiko menghadapi biaya modal yang lebih tinggi, sementara investor institusional dapat mengurangi eksposur investasinya di Indonesia," demikian Didik menambahkan.
Anjloknya pasar modal Indonesia menjadi peringatan serius mengenai pentingnya memulihkan kepercayaan investor terhadap integritas dan tata kelola pasar. 
BERITA TERKAIT: