Di pulau-pulau kecil, laut ada di depan mata. Kapal datang dan pergi setiap hari. Pelabuhan menjadi tempat bertemunya manusia, barang, dan berbagai kepentingan ekonomi. Namun, orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengoperasikan, merawat, mengelola, dan mengembangkan aktivitas tersebut belum tentu dipersiapkan di tempat yang sama.
Pertanyaan itu semakin mengusik pikiran saya ketika melihat Ternate dan Maluku Utara. Di sini, laut bukan sekadar pemandangan. Laut adalah jalan raya yang menghubungkan pulau, membawa orang bepergian, menggerakkan barang, dan menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
Ketika membicarakan masa depan daerah kepulauan, kita tidak cukup hanya bertanya apa yang bisa diambil dari laut. Kita juga perlu bertanya: siapa yang akan mengelola kehidupan yang bergerak di atas laut itu?
Laut Bukan Hanya soal Ikan
Kita mungkin terlalu terbiasa menyederhanakan makna kelautan. Ketika mendengarnya, pikiran kita sering langsung tertuju pada ikan, terumbu karang, sumber daya laut, atau konservasi.
Padahal, kehidupan maritim juga mencakup kapal, pelabuhan, transportasi, logistik, keselamatan, navigasi, teknologi, hingga bisnis. Di balik sebuah kapal yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, ada beragam pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan kompetensi khusus.
Kesenjangan kompetensi ini terasa nyata ketika industri membutuhkan tenaga ahli teknik perkapalan. Industri pelayaran memerlukan SDM yang memahami aspek teknis kapal, mulai dari pemeliharaan dan perbaikan hingga pemenuhan persyaratan teknis dan keselamatan. Namun, tenaga dengan keahlian yang sesuai tidak selalu mudah ditemukan.
Keterbatasan tenaga ahli bukan sekadar persoalan kepegawaian. Ketika pekerjaan teknis tidak dapat ditangani tepat waktu, proses pemeliharaan dan perbaikan kapal dapat terhambat. Akibatnya, jadwal penyelesaian pekerjaan atau produksi kapal berpotensi mundur, kesiapan armada terganggu, dan produktivitas perusahaan ikut terdampak.
Dalam industri yang bergantung pada keandalan kapal dan kepastian operasional, persoalan SDM teknis dapat merambat menjadi persoalan ekonomi. Kita bisa memiliki kapal, fasilitas galangan, dan infrastruktur pendukung, tetapi semua itu tidak akan bekerja optimal tanpa manusia yang memiliki keahlian untuk memastikan kapal laik, aman, dan siap beroperasi.
Pengalaman di industri pelayaran membuat saya melihat bahwa persoalan sumber daya manusia (SDM) bukan sekadar wacana. Orang yang ingin bekerja sebenarnya banyak. Lulusan perguruan tinggi pun tersedia. Namun, jumlah lulusan tidak selalu sebanding dengan ketersediaan tenaga yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Akibatnya, perusahaan kerap merekrut lulusan dari bidang yang dianggap paling mendekati, kemudian memberikan pelatihan tambahan untuk mengenalkan proses operasional, membangun pemahaman tentang keselamatan, dan mengembangkan keterampilan yang lebih spesifik.
Pembelajaran di tempat kerja tentu merupakan hal yang wajar. Namun, ada pertanyaan yang layak kita ajukan: sampai kapan industri harus menjadi kampus kedua bagi lulusan perguruan tinggi?
Pertanyaan ini bukan tuntutan agar universitas mengikuti setiap kebutuhan industri. Persoalannya lebih mendasar: sejauh mana pendidikan dan dunia kerja sudah saling memahami, berbagi pengetahuan, dan mempersiapkan kompetensi yang relevan?
Di sinilah pendidikan maritim perlu dilihat lebih jauh: bukan hanya sebagai penyedia lulusan, melainkan sebagai bagian dari sistem yang menjaga keberlangsungan dan daya saing industri pelayaran.
Dari Kebutuhan Tenaga Kerja Menjadi Ekosistem Pendidikan
Ternate dan Maluku Utara memiliki konteks yang kuat untuk mengembangkan pemikiran ini. Universitas Khairun, misalnya, telah memiliki bidang ilmu perikanan dan kelautan. Ini merupakan modal penting. Namun, jika laut dipandang sebagai bagian dari kehidupan ekonomi secara utuh, cakupannya tentu lebih luas.
Kita tidak hanya membutuhkan orang yang memahami sumber daya laut. Kita juga membutuhkan tenaga profesional yang memahami bagaimana kapal beroperasi, pelabuhan dikelola, barang didistribusikan, keselamatan dijaga, serta teknologi dan bisnis maritim dikembangkan.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata perlu atau tidaknya membuka program studi baru. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah ekosistem pendidikan kita telah cukup menyiapkan manusia untuk masa depan ekonomi maritim daerahnya?
Jawabannya tidak harus berupa pendirian jurusan baru. Penguatan program yang sudah ada, pendidikan vokasi, konsentrasi keahlian, sertifikasi profesi, maupun pembelajaran berbasis praktik bisa menjadi bagian dari solusi.
Perusahaan pelayaran dapat duduk bersama perguruan tinggi untuk memetakan kompetensi yang dibutuhkan. Pelabuhan dan galangan kapal dapat menjadi ruang belajar. Praktisi bisa berbagi pengalaman di ruang kelas. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan magang yang terstruktur, sementara kebutuhan industri menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan kurikulum.
Dengan demikian, hubungan kampus dan industri tidak berhenti pada perekrutan setelah mahasiswa lulus. Keduanya sudah bertemu sejak proses pembelajaran berlangsung.
Yang perlu dibangun bukan sekadar jalur masuk dari kampus ke dunia kerja, melainkan ekosistem yang memungkinkan pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan industri saling memperkuat.
SDM Tidak Bisa Dibangun Mendadak
Kebutuhan ini semakin penting karena industri pelayaran terus berubah. Kapal semakin modern, digitalisasi semakin kuat, standar keselamatan semakin tinggi, dan tuntutan efisiensi energi serta perlindungan lingkungan semakin besar. Pelabuhan dan sistem logistik pun semakin terintegrasi.
Kompetensi yang dibutuhkan hari ini belum tentu sama dengan yang dibutuhkan sepuluh atau dua puluh tahun mendatang. Artinya, perencanaan SDM tidak semestinya menunggu sampai kekurangan tenaga kerja benar-benar terasa.
Kapal bisa dibeli ketika dibutuhkan. Teknologi bisa didatangkan. Infrastruktur dapat dibangun. Namun, manusia membutuhkan waktu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sertifikasi yang diperlukan. Investasi pendidikan maritim bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Investasi ini merupakan bagian dari strategi membangun kapasitas ekonomi daerah.
Ketika industri tumbuh tetapi tenaga kompetennya terus didatangkan dari luar, aktivitas ekonomi memang berkembang. Namun, kemampuan daerah untuk mengelola, mengembangkan, dan mengambil manfaat lebih besar dari pertumbuhan tersebut belum tentu ikut tumbuh.
Persoalannya bukan pada asal tenaga kerja. Industri tentu membutuhkan kompetensi terbaik dari mana pun. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pertumbuhan industri juga membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk belajar, bekerja, berkembang, dan mengambil peran yang semakin besar.
Daerah yang mampu menyiapkan manusianya sendiri memiliki peluang lebih besar untuk tidak sekadar menjadi lokasi kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi pemilik kapasitas untuk mengembangkannya.
Jangan Hanya Membangun Laut, Tapi Bangun Manusianya
Saya tidak melihat persoalan ini sebagai alasan untuk menyalahkan kampus, industri, ataupun pemerintah. Justru sebaliknya, ini merupakan alasan bagi ketiganya untuk memulai percakapan yang lebih terarah.
Perguruan tinggi perlu berdialog dengan industri tentang kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Industri perlu membuka ruang bagi pendidikan melalui praktik kerja, pendampingan, pemanfaatan fasilitas, dan keterlibatan praktisi. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan serta dukungan yang memungkinkan kolaborasi tersebut berjalan secara berkelanjutan.
Di saat yang sama, anak-anak muda di daerah kepulauan perlu melihat laut bukan hanya sebagai ruang yang mereka lintasi untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Laut juga merupakan ruang profesi, ruang pengetahuan, dan ruang masa depan.
Selama ini, persoalan kita boleh jadi bukan kekurangan potensi, melainkan belum kuatnya jembatan antara potensi dan manusia yang mampu mengelolanya.
Ternate tidak kekurangan laut. Maluku Utara memiliki posisi penting dalam kehidupan kepulauan Indonesia. Negeri ini juga memiliki potensi maritim yang besar. Tantangannya adalah memastikan bahwa potensi tersebut berjalan seiring dengan pembangunan kapasitas manusia.
Sebagai orang yang bekerja di industri pelayaran, saya melihat kebutuhan itu nyata. Karena itu, pertanyaan ini layak kita bawa lebih jauh:
Ketika anak-anak kita tumbuh di tengah laut, apakah pendidikan mereka juga memberi kesempatan untuk membangun masa depan di atas laut itu?
Ukuran keberhasilan ekonomi maritim bukan hanya berapa banyak kapal yang berlayar di perairan kita, berapa besar pelabuhan dibangun, atau seberapa ramai arus barang bergerak. Ukuran lainnya adalah berapa banyak anak muda dari pulau-pulau kita yang memiliki kesempatan dan kompetensi untuk mengoperasikan kapal, merawatnya, mengelola pelabuhan, mengembangkan logistik, serta membangun industri yang menopang seluruh aktivitas tersebut.
Sebab, membangun ekonomi maritim bukan hanya soal menghadirkan kapal dan infrastruktur. Ini juga soal memastikan masyarakat kepulauan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi bagian dari masa depannya. Lautnya sudah ada. Peluangnya terbuka. Sekarang, bagaimana kita menyiapkan manusianya?
Ariani Djalal
Komisaris Independen PT ASDP Indonesia Ferry
BERITA TERKAIT: