Permintaan tersebut muncul setelah kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional pada kuartal IV/2025 dilaporkan mencapai 24,8 persen atau senilai Rp1.524 triliun.
Angka tersebut dinilai perlu dirilis BPS sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan statistik perekonomian nasional.
“BPS harus segera menerbitkan PDB syariah, karena tadi juga ada (laporan) bahwa peran ekonomi syariah 24,9 persen dari PDB. Nah ini kan kita perlu konfirmasi, karena di Indonesia lembaga yang mengeluarkan data itu BPS,” kata Destry dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta, dikutip Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Destry, ketersediaan data PDB syariah yang terukur dan terkonfirmasi akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan menyusun arah pengembangan ekonomi syariah secara lebih terfokus, termasuk memperkuat rantai nilai halal atau halal value chain.
BI, kata dia, siap berkolaborasi dengan BPS dan lembaga terkait untuk merealisasikan penerbitan laporan tersebut.
“Kita bikin bersama-sama BPS sebagai lead-nya, dari kami (BI) kami siap untuk men-support dan tentu juga dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Jadi agar juga pengembangan syariah ini juga bisa lebih terfokus dan sehingga halal value chain kita juga bisa terbentuk,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Ekonomi Drajad Wibowo juga mengatakan industri halal saat ini sudah menjadi motor dari perekonomian nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan andil kontribusi rantai halal yang mengambil porsi 24,8 persen dari keseluruhan nilai PDB nasional.
“Industri halal sudah menjadi motor dari perekonomian. Rantai nilai halal menyumbang hampir 25 peraen dari PDB atau sekitar Rp1.524 triliun pada Q4 2025,” kata Drajad dalam kesempatan yang sama.
Kinerja tersebut, didukung oleh ekspor produk halal yang tumbuh 23 persen di tahun 2025 dengan nilai mencapai 63,4 miliar Dolar AS.
Selain itu, ekosistem sektor halal juga dinilai semakin kokoh dengan terdatanya 4,4 juta sertifikat halal yang mencakup 14,6 juta produk, diikuti 39 negara mitra Indonesia yang melakukan mutual recognition, pengakuan sertifikasi, serta 4 kawasan industri halal di tanah air.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera menerbitkan laporan Produk Domestik Bruto (PDB) khusus syariah untuk memastikan besaran kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional. 
BERITA TERKAIT: