Bahlil menduduki posisi Menteri ESDM dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.
Terbaru, Prabowo melantik Bahlil sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026.
Dengan demikian, Bahlil kini memegang dua posisi sekaligus, yakni Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.
Rangkap jabatan tersebut mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai rangkap jabatan tersebut tidak semestinya dipertahankan dalam jangka panjang.
“Yang perlu jadi concern di sini adalah jabatan rangkap antar kemenko dengan menterinya. Nah ini kan semestinya tidak boleh terjadi jabatan rangkap itu,” kata Faisal kepada RMOL di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut dia, pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi cukup masuk akal karena agenda hilirisasi memiliki cakupan lintas sektor dan membutuhkan koordinasi antarkementerian serta lembaga.
Namun, efektivitas struktur tersebut tetap bergantung pada kemampuan kementerian koordinator dalam mengoordinasikan kementerian teknis di bawahnya.
“Jadi seseorang itu menjabat satu jabatan saja gitu mestinya. Tidak boleh rangkap,” tegasnya.
Faisal mengatakan Presiden perlu segera menentukan figur yang akan memimpin masing-masing kementerian tersebut agar posisi Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi tidak lagi dipegang oleh orang yang sama.
“Nah ini yang harus segera saya pikir ini Presiden perlu nanti ke depan untuk memutuskan siapa nanti yang harus menjadi Menteri ESDM, dan siapa yang menjadi Menteri Kemenko Hilirisasi yang sebenarnya. Bukan orang yang sama mestinya,” pungkas Faisal.
Rangkap jabatan Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi yang saat ini masih diemban Bahlil Lahadalia dinilai harus segera dipisah. 
BERITA TERKAIT: