Penanggulangan Terorisme Harus Lebih Humanis

Di negara-negara demokratis pada umumnya penangangan teroris yang terjadi di dalam negeri dilakukan oleh unsur unsur non militer seperti kepolisian yang dibantu departemen terkait. Karena memang rata-rata tindak terorisme lebih didekatkan ke unsur pidana (criminal justice system), bukan dengan pendekatan perang (approach to war).

Seperti halnya Indonesia, terorisme, berdasar UU No.16 tahun 2003 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Oleh karenanya, lembaga yang dianggap berwenang menangani hal ini adalah Polri.

Di Perancis, misalnya, memiliki Groupe d’Internvention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) dan Jerman dengan Grenzschulzgruppe (GSG-9). GIGN meski dalam struktur organisasinya dibawah militer, tetapi dalam beroperasi menggunakan aturan pada umumnya kepolisian. Sedangkan GSG-9 jelas satuan ini berada di bawa kepolisian federal Jerman.

Namun, negara seperti Inggris menggunakan militernya seperti SAS (Special Air Service) untuk menangani terorisme tetapi jelas tidak berdiri sendiri tapi in conjunction with” pihak kepolisian. Jadi memang tampaknya institusi non-militer, atau tidak purely military yang digerakkan duluan untuk penanggulangan teror yang terjadi.

Sebagian publik mengapresiasi upaya pemberantasan teroris yang dilakukan oleh satgas gabungan TNI-Polri, sekaligus berharap agar berikutnya tidak ada teroris baru yang muncul di Indonesia. Sebagian publik mengapresiasi kerja TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala, yang telah bekerja keras berbulan-bulan menumpas terorisme dan menembak terduga teroris Santoso. Walaupun untuk kepastiannya tetap harus menunggu pengumuman resmi dari pihak berwenang.

Publik berharap, setelah tim identifikasi memastikan kematian Santoso, pemerintah harus menjadikannya momentum untuk mencegah munculnya "Santoso baru" lainnya, baik akibat ketidakadilan di masyarakat maupun karena lemahnya penegakan hukum. Sejatinya jangan ada lagi pembiaran bagi pihak tertentu untuk sengaja menciptakan "Santoso baru" atau dengan narasi "bersemangat" agar "drama war on terrorism" terus berjalan dengan tujuan politik, ekonomi atau yang lainnya.

Selain itu, jika target utamanya, Santoso, benar-benar meninggal dunia, maka Operasi Tinombala sejatinya segera dihentikan. Sebab rakyat Poso butuh ketenangan lahir batin. Masyarakat butuh hidup normal dalam aspek ekonomi dan lainnya. Yang lebih penting lagi, masyarakat Poso tidak ingin daerahnya dilabeli basis teroris terus-menerus.

Hal lain, pemerintah mempunyai tantangan besar ke depan jika Santoso tewas. Pemerintah diharapkan mengedepankan sikap menjauhkan orang dari aksi kekerasan ketimbang penindakan untuk urusan penanggulangan terorisme. Karena itu, butuh tindakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia serta peningkatan kesejahteraan di masyarakat agar mereka tak mudah masuk dalam pusaran terorisme.

Terkait dengan kerja Satgas Tinombala, patut dipertimbangkan Satgas Tinombala ini patut mendapat penghargaan dari pemerintah atas upaya yang telah dilakukan. Sebab secara umum diketahui, Santoso sudah menjadi buronan bertahun-tahun oleh Polisi karena tindakan teror yang dilakukannya. Selama berbulan-bulan ini Satgas Tinombala juga telah berupaya keras untuk mengejar dan menangkap Santoso beserta pengikutnya. Untuk itu pemerintah harus memberikan penghargaan atas upaya itu. Kalau itu berhasil, artinya kita bisa selesaikan persoalan Poso secara menyeluruh.

Pemerintah melakukan rehabilitasi psikologis dan sosial bagi keluarga terduga teroris terutama anak-anaknya agar mereka tidak tumbuh kembang dalam bayang-bayang kekerasan dan dendam. Kalau ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan memproduksi pelaku-pelaku kekerasan di masa depan.

Semoga dengan kehadiran Komjen Suhardi Alius menahkodai BNPT, terjadi perubahan paradigma. Publik menitipkan harapan besar kepada beliau, sehingga penanggulangan terorisme di Indonesia lebih humanis. [***]

Penulis Adalah Komisioner Komnas HAM