Politikus PDIP yang akrab disapa Pras ini berharap pola komunikasi DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, permasalahan yang ada di Jakarta bisa diatasi.
"Diperbaiki juga pola komunikasi dengan DPRD. Harus bisa saling menghargai, jika pemda itu adalah eksekutif dan legislatif. Membangun Jakarta harus dengan koordinasi," ujar Pras di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).
Dia juga opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap penggunaan keuangan Pemprov DKI tahun 2015 yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan. Pras berharap Pemprov DKI memperbaiki semua rekomendasi yang diberikan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
Sebab, apabila tidak dilakukan, temuan-temuan tersebut akan bernasib sama dengan kegiatan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) pada anggaran perubahan 2014 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp191,3 Miliar.
"Yang diperbaiki, ya soal wajar dengan pengecualian nih, tiga kali, ya WDP harus berubah caranya gimana," imbuhnya.
Prasetio menjelaskan, banyak pembangunan Jakarta menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga, tidak terdeteksi dalam kas daerah. Menurut Prasetio, mekanisme CSR harus diperbaiki oleh eksekutif.
"Kalau memang ada denda-denda pengembang, pengusaha ya harus dimasukkan ke kas daerah supaya tercatat. Sekecil apapun bantuan CSR itu, harus masuk ke kas daerah. Fungsi DPRD sebagai pengawasan. Sekarang kita tidak tahu, dia bisa bangun ini, bangun itu, tapi duitnya darimana kan jadi temuan-temuan (BPK)," tutup Prasetio.
[zul]
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, memiliki catatan tersendiri jelang perayaan hari ulang tahun Jakarta ke-489 yang jatuh besok, Rabu (22/6). 
BERITA TERKAIT: