Pengunduran diri tersebut menyusul penetapannya sebagai tersangka kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Surat pengunduran Sanusi tersebut diserahkan kuasa hukumnya, Krisna Murthi ke Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, (Kamis, 7/4).
"Jadi kami menyerahkan surat pengunduran diri klien kami bang Sanusi dari anggota DPRD untuk periode 2014-2019. Sudah ada surat tanda terima pemberhentian klien kami, Sanusi, sekaligus menyerahkan mobil dinasnya yang sekarang," ujar Krisna.
Pasalnya, dia mengungkapkan pada hari Sabtu (2/4) lalu kliennya sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Oleh sebab itu, segala fasilitas seperti mobil dinas Toyota Altis warna hitam yang biasanya digunakan Sanusi harus dikembalikan.
"Sudah diserahkan, diterima oleh Sekwan Yuliadi. Ini unit, diserahkan dalam keadaan baik ya, sesuai saat pertama diterima. Segala fasilitas yang ada di dewan, baik gaji dan segala macam, inisiatif klien kami untuk tidak lagi menerima," ungkapnya.
Krisna menambahkan saat ini kliennya ingin konsentrasi dalam menghadapi kasus suap tersebut sehingga harus mengundurkan diri dari parlemen.
"Konsentrasi dalam fokus menghadapi proses hukumnya lebih baik mengundurkan diri aja," imbuhnya.
[zul]
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan. 
BERITA TERKAIT: