Begitu dikatakan Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad di sela-sela acara diskusi DPD di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (6/2).
"Saya mencoba menangkap PKB bukan mau membubarkan DPD tapi dia kasih alternatif," tegasnya.
Farouk mengatakan, ingin diperkuat atau dibubarkan DPD tidaklah mempengaruhi amandemen yang sudah dibuka.
"DPD kondisinya di sini mau dibubarkan atau diperkuat ini juga berarti dia mau dia perkuat tapi paling tidak ini sudah membuka amandemen itu perlu," lanjutnya.
Namun, ketika disinggung apakah benar DPD memang diperlukan, dia malah balik bertanya.
"Saya perlu luruskan. Saya tidak ingin berbicara dengan pertanyaan apakah DPD diperlukan. Saya balik bertanya apakah bangsa ini memang perlu mempertahankan sistem ketatanegaraan seperti sekarang ini, apakah ada yang lebih perlu dari sekedar GBHN?" tanya Farouk.
Dia menambahkan, terdapat tiga komponen dalam suatu bangsa, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah. Semua komponen tersebutlah yang dapat membawa bangsa.
"Republik Indonesia didirikan atas dasar wilayah dan rakyat sistem yang kita anut sekarang adalah sistem berdasarkan Perwakilan Rakyat itu adalah melalui parpol itu di DPR bagian terbesar dari DPR diwakili oleh daerah tertentu yang punya rakyat banyak tapi wilayah sedikit," pungkasnya.
[sam]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tidak benar anggapan yang menyebutkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berniat membubarkan Dewan Perwakilan Daerah RI. 
