Begitu dikatakan Ketua Tim Kunker Komisi VIII ke Provinsi Sumatera Barat Asli Chaidir (F-PAN), dalam keterangannya, Jumat (21/8).
Penyelesaian, menurutnya, harus segera dilakukan. Apalagi, pengurusan biaya paspor calon jamaah haji ditanggung oleh APBN. "Untuk itu kami mengharapkan biaya paspor yang telah dikeluarkan jamaah dapat segera dikembalikan,†sambungnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu menjelaskan, pihaknya juga menemukan adanya visa calon haji yang belum dikeluarkan sebanyak delapan orang. Mereka tidak dapat diberangkatkan pada kloter pertama. Sementara itu untuk kloter kedua, masih ada dua puluh dua orang jamaah yang belum mendapatkan visa.
Dia tegaskan bahwa hal ini tentu sangat mengganggu pelaksanaan ibadah haji. "Apakah mungkin dalam waktu sesingkat ini petugas dapat segera mengurus ini," jelas Umam.
Dia menambahkan, temuan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Sebab, sebelumnya tidak pernah terjadi jamaah akan berangkat haji tidak dapat visa.
Sarana kesehatan bagi jamaah haji juga tidak luput dari perhatian Tim Kunker Komisi VIII DPR RI. Asli Chaidir menilai ruang kesehatan bagi jamaah haji di embarkasi Sumatera Barat masih belum nyaman. Makanya, petugas disarankan untuk mengantisipasi dan memaksimalkan pelayanan di embarkasi Sumatera Barat, utamanya dari segi kebersihan dan kelengkapannya.
"Ruang disini panas, jamaah yg tidak sakit bisa jadi sakit bila seperti ini,†terangnya.
Komisi VIII sendiri melihat embarkasi Sumatera Barat masih harus menyiapkan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, seperti kursi roda, tabung oksigen dan tiang infus.
"Kurang perhatian, khususnya pada lansia,†demikian Umam.
[dzk]
. Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Barat harus segera menyelesaikan visa dan pengembalian biaya paspor calon haji yang keberangkatannya masih terkendala. Rata-rata, persoalannya adalah visa yang belum selesai dan belum tuntasnya pengembalian biaya paspor calon haji. 
BERITA TERKAIT: