PILKADA SERENTAK

Tidak Ada Mahar Pilkada di PBB

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Minggu, 12 Juli 2015, 00:25 WIB

ilustrasi/net

. Uang mahar bagi bakal calon kepala daerah bukan saja melanggar UU, tetapi juga akan memecahbelah internal partai.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Jurhum S Lantong, di kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta (Sabtu, 11/7).

"Di PBB tidak ada permintaan itu (uang mahar)," kata Jurhum sebagaimana dilansir JPNN.

Jurhum menegaskan, PBB mengutamakan kualitas dan kapabilitas tokoh dalam rekrutmen calon kepala daerah, misalnya terkait dengan latar belakang pendidikan, integritas, pengalaman dan lain-lain. Kulitas dan kapabilitas ini sangat penting bagi PBB,

"Kami selalu perhatikan itu. Kami konfirmasi juga langsung ke yang bersangkutan, Kami sudah ingatkan tegas ke seluruh pengurus di daerah soal larangan menerima uang mahar dari calon kepala daerah. Sejauh ini semua terkendali," ujar Jurhum. [ysa]