"Tawaran kerjasama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih mengambarkan visi presiden sebagai
marketing officer," kata Ketua Komisi I DPR yang juga Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Sidik, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 12/11).
Lebih-lebih, lanjut Mahfudz, bila dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia kepada pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia. Sementara wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari perusahaan-perusahaan multinasional asing.
"Ini bisa berbahaya. Deklarasi Djuanda yg menegaskan pengakuan PBB terhada wilayah NKRI bisa porak-poranda. Harus diingat bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi tapi sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar," ungkap Mahfudz.
"Paparan presiden yang
full marketing tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk persilakan semua laki-laki untuk menjamahnya atas nama investasi," sambungnya.
Mahfudz mengingatkan, berdasarkan konstitusi dan UU Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR.
[ysa]
. Sangat disayangkan Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan visi dan sikap politik Indonesia terkait kerjasama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti China, Rusia dan AS dalam forum resmi maupun tidak resmi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 
BERITA TERKAIT: