Demikian disampaikan Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno yang didampingi Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi kepada Rakyat Merdeka Online menanggapi keputusan postur kabinet Jokowi-JK di Jakarta, Rabu pagi (17/9). Menurut Rian, postur ini realistis dan rasional, dan Indonesia, yang merupakan negara yang luas dengan kompleksitas permasalahan ekosospolkultural menjadi prioritas dalam nawacita untuk segera diwujudkan.
"Anda bisa bayangkan proses pembubaran Deppen saja dulu memerlukan waktu 2 tahun yang dimulai dari sosialisasi, reorganisasi, reorientasi, pemantapan hingga pelaksanaan.Setiap tahapan tersebut memerlukan minimal 4-6 bulan. Memang PNS bisa dipecat ketika dibubarkan," ujar Rian
Menurut Rian, rakyat saat ini menaruh harapan besar pada Jokowi-JK agar segera memusatkan energi dan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang langsung dapat dirasakan oleh publik dan dunia usaha, di tengah warisan pemerintahan SBY di sektor ekonomi seperti defisit apbn, subsidi yang salah sasaran, nilai tukar rupiah yang jebol, korupsi massif hingga reformasi birokrasi yang tidak jalan. Pusaka Trisakti pun berpendapat bahwa reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian tapi bagaimana kementerian yang sudah ada melakukan perubahan mindset dan mentalitas serta merapihkan kordinasi antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi seperti sekarang melalui kodifikasi peraturan; perubahan mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani, dari siput ruwet menjadi kuda cepat praktis dan dari garong menjadi akuntabel.
Fahmi menambahkan bahwa rakyat juga harus ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan itu menjadi pijakan praktik sistem pelaksanaan pemerintahan Jokowi-JK. Rakyat tidak sekedar hanya dilayani dalam pengertian kepentingan kinerja pemerintah dan Value For Money dan Cash Flow dalam pendekatan New Public Management (NPM) , juga rakyat tidak dilayani sebagaimana pelayanan diterapakan negara liberal dalam pendekatan New Public Service (NPS) yang menempatkan rakyat bagian agenda kesejahteraan sosial yang tak mampu diberdayakan.
"Kabinet Jokowi-JK agar menempatkan intisari Pancasila yaitu gotong-royong dalam kerangka berpikir pelaksanaan pemerintahan. Kekuatan rakyat harus didorong bersama dalam kerangka berdikari dan berdaulat yang didorong produktivitasnya menjadi kekuatan nasional/internasionayang berpijak kekuatan SDM dan SDA di dalam negeri," ujar Fahmi Habsyi
Masih kata Fahmi, sebaiknya perubahan nomenklatur beberapa kementerian yang ada nanti semangat dan orientasinya memberdayakan potensi rakyat dan percepatan target visi-misi. Misalnya Kementrian Sosial diubah menjadi Kementrian Pembangunan Sosial atau Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Produksi Pangan. Pusaka Trisakti sendiri mengusulkan nama "Kabinet Trisakti" agar "ruh" menteri-menteri Jokowi-JK nanti tidak lepas dari semangat melompat untuk membangun kemandirian bangsa yang kondisi sekarang makin tak tentu arah.
[ysa]
. Keputusan Jokowi-JK mempertahankan postur kabinet 34 menteri termasuk tiga Menko mendapat respon positif dari Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti). Pusaka Trisakti sependapat dan satu pemikiran dengan keputusan Jokowi-JK soal postur kabinet menjadi 34 menteri dikarenakan permasalahan kedepan yang Jokowi-JK hadapi nanti sudah tidak punya cukup waktu untuk memikirkan tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melakukan perampingan sebuah organisasi. 
.jpg)
