Begitu disampaikan Ketua Dewan Pengawas Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Hashim Djojohadikusumo, dalam diskusi publik bertajuk Menuju Masyarakat Ramah Satwa, kemarin.
Pada acara diskusi publik itu, tercatat 20 poin yang akan menjadi acuan TMR untuk melakukan perbaikan di beberapa lini yang ada. Beberapa point itu yakni TMR tetap milik negara (tidak diswastakan), penyusunan master plan akan melibatkan publik serta memperhatikan kelengkapan fasilitas.
Kemudian, Pengelolaan manajemen akan dilakukan secara transparan bisa diakses publik melalui internet serta tidak korupsi dan mengedepankan fungsi konservasi, edukasi, penelitian, dan rekreasi.
TMR juga menerapkan standar pelayanan minimum sebelum mempertimbangkan untuk menaikan harga tiket dan mewujudkan masyarakat ramah satwa dengan memberikan edukasi pendidikan formal, non-formal, informal serta menanamkan kepedulian kepada anak-anak.
"Walaupun demikian, kita semua selalu harus sadar dan tanggap mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar dialog dapat menjadi berhasil guna dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. TMR ini adalah milik publik dan harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan publik dan menjadi kebanggan Indonesia," tegas Hashim mengakhiri Dialog Publik.
[dem]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Peluang Taman Margasatwa Ragunan menjadi kebun binatang terbaik di dunia terbuka lebar. Peluang tersebut bisa dicapai apabila tersedia Rencana Induk (Master Plan) yang baik dan berjangka panjang serta tata kelola yang baik dan tekad bersama seluruh pemangku kepentingan. 
BACA JUGA: