Sebagai pejabat publik, seharusnya Ratiyono yang kini menjabat Kadisorda dan Taufik Yudhi yang menjabat Kadis Pendidikan DKI mengerti bahwa mengusung Fadjar jadi calon Ketum KONI DKI berarti menjebloskan Fadjar ke dalam jurang. Karena pencalonan itu akan menabrak UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) pasal 40.
Ironisnya, pencalonan Fadjar yang mendadak itu konon sudah mendapat restu dari Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Namun ini dibantah oleh seorang ketua Pengprov cabor yang mengaku sempat dihubungi oleh kubu Fadjar.
"Tidak mungkin Jokowi mendukung salah satu calon. Jokowi itu orangnya demokratis, tidak akan mencampuri pemilihan ketua umum KONI DKI," kata seorang Ketua Pengprov cabor yang tidak bersedia ditulis identitasnya.
Selain itu, pencalonan Fadjar juga akan terbentur dengan kriteria yang dibuat Tim 9 Penjaringan Calon Ketum KONI DKI. Salah satu syarat seseorang bisa mencalonkan diri adalah mereka tidak sedang menjabat sebagai pejabat publik. Hal ini mengacu kepada UU SKN.
Selain itu, dukungan yang sudah diberikan kepada seorang calon tertentu tidak bisa ditarik kembali untuk dipindahkan kepada calon lain. Bila ini terjadi, maka suara tersebut akan menjadi gugur. Menurut seorang anggota Tim 9, bila Fadjar akan tetap maju sebagai calon ia harus sudah tidak menjabat sebagai pejabat publik.
[wid]
Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mendadak muncul dalam bursa pencalonan ketua umum KONI DKI Jakarta. Fadjar akan bersaing dengan incumbent Winny Erwindia dan Yudhi Suyoto. 
.jpeg)
BACA JUGA: