Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia telah memperingatkan bahaya itu sebagai neokolonialisme dan imperialisme. Sementara Kwame Nkrumah pejuang kemerdekaan Ghana menyebutnya sebagai neokolonialisme, sebagai keadaan ketika suatu negara merdeka secara formal tetapi arah ekonomi dan kebijakannya didikte oleh kekuatan eksternal. Dengan kata lain, penjajahan ekonomi secara struktural menggelayuti bangsa terjajah meskipun telah berhasil merebut kemerdekaan. Ia dinyatakan merdeka secara politik, namun didikte dalam perekonomian, ditundukkan secara sosial budaya, dan dibelenggu dalam pemikiran.
Kondisi ini membawa nasib negara jajahan tetap miskin kendati memiliki keunggulan geografis, tetap terjebak dalam ketergantungan ekonomi meski memiliki sumber daya alam berlimpah, dan tetap bodoh walau memiliki kekayaan warisan intelektual dan kultural. Dalam konteks Indonesia, realitas yang menyedihkan ini membawa perenungan kepada satu halaman sejarah yang belum sepenuhnya dituntaskan: kedaulatan ekonomi dan pembangunan harkat martabat bangsa.
Bukan Indonesia Gelap, Tetapi Kemunduran Harkat dan Martabat Bangsa
Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka mengalami berbagai keterpukulan dalam perjalanan sejarahnya. Riwayat sejarah Indonesia memperlihatkan kedaulatan Indonesia digerogoti dengan pembentukan RIS dan secara ekonomi dikekang lewat financial neokolonialisme dalam Konferensi Meja Bundar 1949.
Medio 1960-an, lewat penetapan UU Penanaman Modal Asing menandai dikte sistem kapitalisme global semakin dalam dari waktu ke waktu dalam ekonomi. Ia seperti memberikan karpet merah bagi korporasi multinasional dan konglomerat. Ketika reformasi alih-alih terjadi pembalikan sejarah. Tentakel kapitalisme global dan neoliberalisme semakin menjerat dengan amandemen UUD 2002. Amandemen ini menandai neoliberalisme dilembagakan secara konstitusional.
Kaum borjuis komprador dan oligarki yang sebelumnya berlindung di ketiak Orde Baru kini bertransformasi menjadi politisi, pemburu rente (rent-seekers), dan pemilik konglomerasi finansial. Mereka menjadi kepanjangan kaki-tangan kapital global untuk menghisap kekayaan nasional dan menjerat bangsanya dengan ketergantungan. Dalam desain neoliberalisme seperti ini beban krisis ekonomi dialihkan sepenuhnya ke pundak kelas menengah, kaum buruh, pekerja kontrak (outsourcing), petani gurem, dan kaum miskin perkotaan lewat Labour Market Flexibility--fleksibilitas pasar tenaga kerja yang menekan upah murah. Harkat martabat manusia Indonesia direduksi menjadi sekadar “faktor produksi” atau “tenaga kerja murah” di Tanah Airnya sendiri.
Transisi sejarah Indonesia pasca-KMB menuju era UU PMA tahun 1967, hingga puncak kelembagaannya melalui amandemen UUD tahun 2002 merupakan babak penting dalam konsolidasi neokolonialisme dan hegemoni neoliberal. Jika KMB adalah pintu gerbang masuknya kontrol modal kapitalisme global, maka UU PMA 1967 dan amandemen UUD 2002 adalah mekanisme legal-konstitusional yang meresmikan penyerahan kedaulatan nasional kepada modal global. Dalam istilah Ichsanuddin Noorsy, Indonesia terjerat di jalan sesat.
Pelajaran Sejarah Tentang Kebangkitan Bangsa-Bangsa
Sejarah dunia memperlihatkan bahwa kemunduran sebuah bangsa bukanlah akhir dari perjalanan peradabannya. Sejumlah negara pernah mengalami krisis dan keterpurukan tetapi sebagian di antaranya berhasil membangun kembali kekuatan nasionalnya dan menempati posisi penting dalam tatanan internasional.
Alexander Gerschenkron dalam Economic Backwardness in Historical Perspective (1962) menguraikan, negara yang tertinggal dapat mengejar kemajuan melalui institusi dan mekanisme pembangunan yang sesuai dengan kondisinya. Ia bukan sekadar membangun ekonomi, industri militer atau teknologi, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan, membangun tradisi intelektual, dan pengetahuan sejarah sebagai sumber energi kebangkitan.
Tiongkok mengalami periode panjang tekanan imperialisme sejak abad ke-19. Yang dikenal sebagai Abad Penghinaan. Perang candu, perjanjian tidak setara, intervensi asing, dan invasi Jepang melemahkan kedaulatan nasionalnya. Harkat martabat bangsa Tiongkok berada di titik terendah dalam sejarahnya.
Titik perubahan penting terjadi ketika PKT berhasil merebut kepemimpinan nasional dan memproklamirkan Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949. Fondasi politik yang dibangun generasi pertama di era Mao Zedong, disempurnakan oleh Deng Xiaoping dengan reformasi ekonomi pada tahun 1978. Tiongkok mengembangkan reformasi pertanian, zona ekonomi khusus, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, transfer teknologi, dan penguatan industri nasional. Menurut Bank Dunia, sejak 1978 pertumbuhan ekonomi Tiongkok rata-rata melampaui 9 persen per tahun dan hampir 800 juta orang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem. Pada 2020, Tiongkok menyatakan telah menghapus kemiskinan ekstrem berdasarkan garis kemiskinan nasionalnya.
Data resmi pemerintah Tiongkok menunjukkan bahwa pada 2024, sektor sekunder masih menyumbang 36,5 persen PDB, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen. Ini memperlihatkan pentingnya basis industri dalam perjalanan transformasi ekonominya. Memasuki abad-21 Tiongkok menyaingi AS sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan PDB 20,65 triliun Dolar AS. Tiongkok menyumbang hampir 20 persen dari total PDB global berbasis keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) dan menjadikannya raksasa ekonomi global. Kebangkitan Tiongkok menunjukkan bahwa kedaulatan bukanlah kemampuan menghindari dunia, melainkan kemampuan memasuki dunia dengan kekuatan sendiri.
Pengalaman Eropa memberikan pelajaran yang berbeda. Eropa memperlihatkan ilmu pengetahuan dapat mengubah arah sejarah peradaban. Kebangkitan Eropa berlangsung melalui rangkaian perubahan panjang, setelah didekap abad kegelapan dengan kekuasaan di bawah sistem feodal dan dominasi gereja. Eropa menemukan inspirasi sejarahnya lewat literatur Yunani tentang demokrasi dan nilai-nilai kebebasan. Pada titik inilah, revolusi ilmiah memantik Benua Biru.
Dalam rangkaian itu, terdapat warisan pemikiran tentang semangat ilmiah dan rasionalisme dari Ibnu Rusyd, filsuf Islam dari Andalusia. Prinsip scientific attitude dan kerangka pemikirannya dalam Fasl al-Maqal (Risalah Penentu) membangun metodologi ilmiah yang menginspirasi perkembangan pemikiran di Eropa.
Gelombang sejarah perubahan di Eropa makin kuat dengan kehadiran Respublica Literaria (Republik Literasi) atau Republik Kaum Terpelajar sebagai ekosistem sosial intelektual yang memungkinkan pengetahuan bergerak melampaui batas negara, agama, dan bahasa. Teriring penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg yang memasifkan percetakan buku dan tulisan dalam skala besar. Respublica Literaria menjadi wadah para intelektual di Eropa saling berkorespondensi dan bertukar pemikiran tentang gagasan mengenai kebebasan, keadilan, demokrasi, dan inovasi ilmiah. Universitas Oxford mencatat terdapat 55.000 tulisan dari 6.400 penulis dari jejaring ekosistem intelektual ini.
Di Eropa, revolusi ilmiah bukan sekadar perubahan dalam teori tentang alam semesta. Ia mengubah hubungan manusia dengan alam, teknologi, produksi, dan masa depan. Kajian Benoît de Courson, Valentin Thouzeau, dan Nicolas Baumard (2023), Quantifying the Scientific Revolution, menggunakan data biografi 22.943 individu dari periode 1300-1850 untuk mengkaji perkembangan kreativitas ilmiah. Penelitian tersebut menemukan hubungan antara produksi ilmiah, perkembangan ekonomi, dan institusi yang mendukung kreativitas. Pelajaran penting dari Eropa adalah bahwa kebangkitan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan epistemologis.
Perjalanan sejarah Tiongkok dan Eropa menegaskan satu tesis fundamental: kebangkitan sebuah peradaban dimulai dari kebangkitan kesadaran epistemologis, pemulihan harkat martabat, kepemimpinan politik yang kuat, dan kedaulatan ekonomi. Bagi Indonesia, bangkit sebagai sebuah peradaban menuntut revolusi pemikiran dan struktural: menghidupkan kembali tradisi intelektual yang kritis, menegakkan kedaulatan ekonomi, menggali pijar pemikiran ekonomi konstitusi untuk mengatasi persoalan bangsa dan membangun kemandirian ilmu pengetahuan. Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat mengubah statusnya dari bangsa yang terjebak dalam neokolonialisme menjadi mercusuar peradaban yang merdeka, adil, dan berdaulat penuh di atas kaki sendiri.
Ekonomi Konstitusi sebagai Jalan Kebangkitan Peradaban Indonesia
Jika kolonialisme kuno menduduki wilayah dengan meriam dan gubernur jenderal. Neoliberalisme modern menjajah melalui instrumen hukum, utang, perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements), dan jerat finansial global. Negara-negara pinggiran (periphery nations) seperti Indonesia diposisikan secara permanen sebagai penyedia bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi produk industri negara-negara pusat (core nations). Skema neoliberalisme ini menghalangi lahirnya kemandirian industri nasional yang berdaulat dan kedaulatan ekonomi.
Pada titik inilah, pemikiran Ekonomi Konstitusi Ichsanuddin Noorsy menjadi suara jernih di Republik ini. Pembukaan dan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia adalah pusaka untuk membangun peradaban Indonesia yang permai dan indah. Ichsanuddin Noorsy menggali pemikirannya dengan pusaka konstitusi 1945 dan warisan luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan filosofis mengenai tujuan keberadaan negara. Di dalamnya, kemerdekaan tidak berhenti sebagai pembebasan dari kolonialisme, tetapi merupakan jalan untuk membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam semesta pemikiran Noorsy, pembukaan UUD 1945 menjadi pangkal mengembangkan ekonomi konstitusi. Ichsanuddin Noorsy menempatkan konstitusi sebagai fondasi yang menentukan konfigurasi keseluruhan sistem ekonomi politik.
Pemikiran ekonomi konstitusi Noorsy, membaca konstitusi sebagai satu kesatuan, bukan pasal-pasal yang terpisah. Ia menyusun ekonomi konstitusi secara terstruktur dan solid. Pasal 33 dibaca bersamaan dengan pasal 23 tentang pengelolaan keuangan negara dan APBN, pasal 27 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 31 tentang pendidikan, pasal 32 tentang pemajuan kebudayaan nasional, serta pasal 34 sebagai penegasan tanggung jawab negara untuk membangun kesejahteraan sosial. Noorsy memperlihatkan dengan jernih ekosistem konstitusional untuk membangun perekonomian nasional dan peradaban Indonesia yang gemilang. Keterhubungan ini penting karena ekonomi bukan hanya persoalan produksi dan distribusi barang. Ekonomi mencakup dan menentukan kualitas manusia, kesempatan hidup, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan harkat martabat bangsa. Di sinilah gagasan Noorsy memperoleh dimensi sistemik bahwa seluruh instrument ekonomi negara harus saling terhubung dengan tujuan konstitusional.
Ekonomi Konstitusi menolak tunduk pada logika pasar bebas neoliberal yang menuhankan akumulasi laba korporasi global. Sebaliknya, ia menempatkan kedaulatan nasional, harkat martabat bangsa, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial sebagai panglima tertinggi. Ekonomi Konstitusi ala Noorsy bermuara untuk membebaskan rakyat Indonesia dari lingkaran setan: ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Indonesia dalam semesta pemikiran Noorsy berhak merumuskan jalan pembangunan dan masa depannya menurut amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Ichsanuddin Noorsy melihat lanskap utuh perjalanan sejarah republik ini dan menyusun pemikiran ekonomi untuk menjawab persoalan bangsa. Ia menjadi kompas yang memandu arah dan masa depan bangsa ini untuk kembali pada jalan jati diri, kedaulatan, dan harkat martabat bangsa. Pemikiran ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyuntikkan kembali spirit kedaulatan Indonesia dan harkat martabat bangsa sebagai rancangan ekonomi Indonesia.
Ekonomi konstitusi dalam cakrawala pemikiran Noorsy mengingatkan bahwa menemukan halaman sejarah yang hilang berarti menuntaskan cita-cita kemerdekaan. Ia mengubah kemerdekaan politik menjadi kedaulatan ekonomi dan harkat martabat bangsa. Ekonomi Konstitusi memberikan landasan epistemik untuk memantik revolusi pemikiran dan counter-skema terhadap neoliberalisme untuk membangun peradaban Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Ekonomi konstitusi adalah pijar pemikiran dari khazanah dan inspirasi sejarah republik ini menuju kebangkitan peradaban Indonesia.
Mikhail Adam Komunitas Mazhab Tebet
.jpg)
BERITA TERKAIT: