Mereka datang dari tradisi pemikiran yang berbeda. Tan Malaka berbicara tentang materialisme, kelas sosial, imperialisme, dan revolusi. GPII membawa tradisi Islam, semangat keumatan, dan perjuangan mempertahankan Republik. Mereka tidak memiliki pandangan yang sama mengenai agama, masyarakat, ataupun tatanan sosial yang hendak dibangun.
Namun, pada awal 1946, mereka berada dalam satu persimpangan sejarah yang bernama Persatuan Perjuangan, dengan satu gagasan yang menjadi titik temunya: Merdeka 100 Persen.
Dari situ saya mulai bertanya: apakah persatuan hanya mungkin dibangun ketika semua orang memiliki keyakinan yang sama? Ataukah persatuan justru menemukan maknanya ketika orang-orang dengan keyakinan berbeda menyadari adanya cita-cita bersama yang lebih mendasar?
Pertanyaan itu membawa saya kembali ke Jakarta pada Juni 1945, beberapa bulan sebelum Republik Indonesia diproklamasikan.
Seorang Tamu dari Bayah
Pada masa itu, Tan Malaka hidup dengan nama samaran Ilyas Hussein. Ia berada di Bayah, Banten Selatan, dan datang ke Jakarta dalam konteks kegiatan jaringan Badan Pembantu Pembelaan. Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik. Masa depan pendudukan Jepang semakin tidak pasti, sementara masa depan Indonesia belum ditentukan.
Dalam rekonstruksi sejarah yang merujuk pada kesaksian Tan Malaka dan kajian Harry Poeze, Hussein bertemu dengan sejumlah pemuda di lingkungan Sukarni, antara lain Chaerul Saleh, B.M. Diah, Anwar Tjokroaminoto, dan Harsono Tjokroaminoto.
Tidak tersedia transkrip lengkap percakapan mereka. Karena itu, saya tidak ingin menciptakan dialog yang terdengar dramatis, tetapi tidak pernah dapat dibuktikan. Yang dapat kita pahami adalah konteks perjumpaan tersebut: sekelompok pemuda sedang mencari jalan untuk memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak semata-mata bergantung pada keputusan Jepang.
Harsono Tjokroaminoto kelak menjadi ketua umum pertama GPII, organisasi yang didirikan pada 2 Oktober 1945. Akan tetapi, GPII belum berdiri ketika pertemuan itu berlangsung. Hubungan Tan Malaka dengan Harsono pada Juni 1945 harus dipahami sebagai hubungan personal dalam jaringan pemuda, bukan hubungan kelembagaan dengan GPII yang belum lahir.
Bagi saya, ada sesuatu yang menarik dalam perjumpaan ini. Sejarah politik tidak selalu dimulai dari ruang kongres, kantor partai, atau dokumen resmi. Terkadang, ia bermula dari pertemuan orang-orang yang sedang membaca keadaan, menyusun kemungkinan, dan mencoba menjawab pertanyaan yang belum memiliki jawaban pasti.
Mereka belum mengetahui bagaimana Republik akan dilahirkan. Mereka juga belum mengetahui bahwa beberapa bulan kemudian, jalan politik mereka akan bersinggungan dalam sebuah front perjuangan yang lebih besar.
Yang mereka hadapi adalah satu persoalan mendasar: siapa yang berhak menentukan masa depan bangsa ini?
Ketika Kemerdekaan Menjadi Persoalan Bersama
Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi proklamasi bukanlah akhir perjuangan. Ia merupakan permulaan dari pertarungan yang jauh lebih panjang untuk mempertahankan kedaulatan.
Belanda berusaha kembali. Diplomasi menjadi salah satu jalan yang ditempuh pemerintah Republik. Sutan Sjahrir memilih strategi perundingan, dengan pertimbangan bahwa Republik membutuhkan pengakuan internasional dan ruang untuk bertahan di tengah ketimpangan kekuatan militer.
Tan Malaka memandang persoalan itu secara berbeda. Baginya, kemerdekaan yang telah diproklamasikan tidak boleh dikurangi melalui perundingan yang menempatkan Indonesia dalam posisi terlalu lemah. Ia khawatir diplomasi tanpa kekuatan revolusioner yang memadai justru akan mengubah kemerdekaan menjadi sesuatu yang secara formal diakui, tetapi secara substantif dibatasi.
Gagasan tersebut kemudian menemukan bentuk politiknya dalam Persatuan Perjuangan.
Pada Januari 1946, Tan Malaka mendorong pembentukan sebuah front luas yang menghimpun berbagai partai, organisasi pemuda, laskar, dan kelompok masyarakat. Front tersebut bukan partai dengan satu doktrin ideologis. Ia dirancang sebagai wadah perjuangan bersama dengan tuntutan pokok, yakni kemerdekaan penuh.
Di dalam konfigurasi ini terdapat kekuatan-kekuatan yang tidak selalu sejalan. Nasionalis, kelompok Islam, organisasi kiri, dan unsur perjuangan lainnya dapat bertemu dalam satu platform politik tanpa harus membuang identitas masing-masing.
Masyumi dan GPII termasuk dalam konfigurasi tersebut. GPII sendiri didirikan untuk mengorganisasi pemuda Muslim, mempertahankan Republik, dan menyiarkan Islam. Identitasnya berbeda dari Tan Malaka, tetapi tuntutan kemerdekaan penuh memberikan titik temu yang memungkinkan kerja sama.
Bagi saya, inilah inti penting Persatuan Perjuangan. Ia menawarkan suatu pengertian tentang persatuan yang tidak mensyaratkan keseragaman.
Tan Malaka tidak harus menjadi seorang Islamisme agar dapat bekerja sama dengan GPII. GPII juga tidak harus menerima Marxisme agar dapat berada dalam satu front dengan Tan Malaka.
Mereka tidak menyatukan seluruh pandangan tentang masa depan. Mereka menyatukan tenaga untuk menghadapi persoalan yang saat itu dianggap lebih mendesak: mempertahankan kemerdekaan yang terancam.
Merdeka 100 Persen adalah titik temu politik di antara perbedaan-perbedaan tersebut.
Persatuan yang Tidak Menuntut Keseragaman
Ketika membaca episode ini, saya semakin merasa bahwa kita kerap menyederhanakan sejarah dengan membagi para pelakunya ke dalam kotak-kotak ideologis yang terlalu kaku.
Tan Malaka disebut kiri. Masyumi dan GPII disebut Islam. PKI disebut komunis. Seolah-olah setiap label itu sudah cukup menjelaskan seluruh tindakan, pertimbangan, dan hubungan politik seseorang.
Padahal, manusia tidak pernah sesederhana kategori yang dibuat untuk mengklasifikasikannya.
Pada 1946, GPII masih tercatat berada dalam Persatuan Perjuangan bahkan setelah Tan Malaka dan sejumlah pemimpinnya ditangkap pada Maret. Ini bukan bukti bahwa GPII menjadi organisasi Tan Malaka. Justru sebaliknya, fakta tersebut menunjukkan bahwa sebuah front politik dapat bertahan melalui tujuan bersama meskipun para anggotanya mempunyai identitas dan kepentingan sendiri.
Saya melihat sesuatu yang lebih mendasar di sini: persatuan bukanlah penghapusan perbedaan, melainkan kemampuan untuk menentukan perbedaan mana yang dapat ditangguhkan demi menyelesaikan persoalan bersama.
Dalam keadaan tertentu, seseorang bisa berbeda mengenai agama, teori masyarakat, bentuk ekonomi, dan masa depan politik, tetapi tetap sepakat bahwa bangsanya tidak boleh kembali dijajah.
Kesepakatan seperti itu tidak mengharuskan mereka berpura-pura sama. Mereka justru dapat bekerja sama karena mengetahui dengan cukup jelas apa yang sedang diperjuangkan dan apa yang hendak ditolak.
Tentu, persatuan semacam ini tidak otomatis menyelesaikan semua pertentangan. Persatuan Perjuangan sendiri akhirnya mengalami keretakan. Tan Malaka ditangkap, hubungan antara pemerintah dan oposisi memburuk, dan front itu kehilangan bentuk organisasinya pada pertengahan 1946.
Namun, bubarnya sebuah organisasi tidak menghapus arti historis dari pengalaman yang pernah dibangunnya.
Pengalaman itu memperlihatkan bahwa perjuangan nasional Indonesia pernah mempertemukan orang-orang dari latar belakang ideologis yang berbeda tanpa harus meleburkan mereka menjadi satu keyakinan.
Dari Persatuan Perjuangan Menuju Perpecahan Madiun
Dua tahun kemudian, lanskap politik Indonesia berubah drastis. Perjanjian Renville memperdalam krisis politik. Amir Sjarifuddin, yang menandatangani perjanjian tersebut ketika menjadi perdana menteri, kemudian jatuh dari pemerintahan dan bergerak ke oposisi bersama kekuatan-kekuatan yang berhimpun dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Musso kembali dari Moskwa pada Agustus 1948 dan mendorong perubahan arah PKI melalui program Jalan Baru.
Pada saat yang sama, jaringan politik Tan Malaka mengembangkan oposisi terhadap FDR. Di Surakarta, Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) yang dipimpin Dr. Moewardi menjadi salah satu kekuatan penyeimbang terhadap FDR. Pada November 1948, Partai Murba kemudian dibentuk dari sejumlah organisasi dalam lingkungan gerakan Tan Malaka.
GPII dan Masyumi juga berada dalam posisi yang berlawanan dengan FDR-PKI.
Tetapi kita perlu berhati-hati agar tidak menyederhanakan hubungan ini. GPII bukan organisasi Murba. Murba bukan kelanjutan kelembagaan Persatuan Perjuangan. GRR juga bukan Persatuan Perjuangan yang hidup kembali. Tidak ada dasar memadai untuk menggambarkan semuanya sebagai satu organisasi dengan satu komando yang melawan Musso dan Amir.
Yang lebih tepat adalah melihat adanya pertemuan kepentingan politik dalam situasi yang berbeda.
Pada 1946, Persatuan Perjuangan menyatukan mereka melalui tuntutan kemerdekaan penuh. Pada 1948, setelah jaringan tersebut tercerai dan keadaan politik berubah, sebagian kekuatan yang sebelumnya pernah berada dalam front yang sama kembali berhadapan dengan lawan politik yang sama, tetapi melalui jalur organisasi yang berbeda.
Di sinilah letak ironi sejarah itu.
Musso dan Tan Malaka sama-sama menentang hasil diplomasi yang dianggap merugikan Republik. Namun kesamaan sikap tersebut tidak membuat mereka membentuk satu front. Musso hendak memperkuat kepemimpinan PKI dalam revolusi, sedangkan Tan Malaka mempertahankan orientasi front nasional yang tidak boleh dimonopoli satu partai.
Mereka bersinggungan dalam kritik terhadap diplomasi, tetapi berbeda mengenai siapa yang harus memimpin revolusi dan bagaimana kekuasaan politik harus diorganisasi.
Dengan kata lain, kesamaan musuh tidak selalu melahirkan kesamaan cita-cita.
Peristiwa Madiun memperlihatkan betapa cepat perbedaan tentang kepemimpinan dan arah revolusi dapat meruntuhkan kemungkinan persatuan. Kelompok-kelompok yang pernah berbagi bahasa kemerdekaan akhirnya bergerak dalam pertarungan yang semakin tajam.
Persatuan Perjuangan telah bubar jauh sebelum Madiun. Namun pengalamannya membantu kita memahami bahwa sejarah revolusi tidak dapat dijelaskan hanya dengan membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang selalu bertentangan.
Ada koalisi yang terbentuk, kepentingan yang berubah, dan cita-cita bersama yang semakin sulit dipertahankan ketika persoalan kemerdekaan bertemu dengan persoalan kekuasaan.
Apa Arti Merdeka 100 Persen Hari Ini?
Setelah menelusuri rangkaian peristiwa itu, saya kembali pada istilah Merdeka 100 Persen.
Bagi Tan Malaka, kemerdekaan bukan sekadar pengakuan formal bahwa sebuah negara telah berdiri. Kemerdekaan harus memiliki isi: kemampuan bangsa menentukan nasibnya sendiri, membangun kekuatan politiknya, dan tidak menyerahkan masa depannya kepada kepentingan asing.
Namun, saya merasa ada pertanyaan lain yang juga perlu diajukan: apakah kemerdekaan sebuah bangsa cukup diukur dari kebebasannya terhadap kekuasaan asing, sementara di dalam masyarakatnya sendiri masih terdapat ketimpangan, ketergantungan, dan ketidakmampuan sebagian besar rakyat menentukan arah kehidupan mereka?
Pertanyaan itu tidak mengubah sejarah menjadi sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Ia merupakan refleksi atas warisan pemikiran para pendiri dan pejuang Republik.
Kemerdekaan politik memang merupakan syarat mendasar. Namun kemerdekaan juga menuntut kemampuan masyarakat untuk hidup bermartabat, memperoleh kesempatan yang adil, mengembangkan pengetahuan, dan mengambil bagian dalam menentukan masa depan bersama.
Dalam konteks Indonesia hari ini, gagasan Merdeka 100 Persen layak dibaca bukan sebagai slogan yang harus diulang tanpa pertanyaan, melainkan sebagai undangan untuk terus menguji makna kedaulatan. Seberapa jauh keputusan publik sungguh berpihak kepada kepentingan masyarakat? Seberapa mandiri ekonomi kita? Seberapa besar ruang yang tersedia bagi warga untuk menentukan kehidupan mereka? Dan apakah kemerdekaan telah menghasilkan kemampuan bersama untuk memperbaiki keadaan?
Saya juga melihat relevansi lain yang tak kalah penting: cara kita memahami persatuan.
Kita sering berbicara tentang persatuan seolah-olah perbedaan adalah masalah yang harus disingkirkan. Padahal, sejarah Persatuan Perjuangan menunjukkan kemungkinan yang berbeda. Orang-orang tidak harus mempunyai seluruh jawaban yang sama untuk bersedia memperjuangkan satu kepentingan bersama.
Tentu, kita tidak boleh meromantisasi koalisi tersebut. Persatuan Perjuangan memiliki kontradiksi dan berakhir dalam perpecahan. Tetapi justru karena itulah pengalamannya penting. Ia mengingatkan bahwa persatuan membutuhkan tujuan yang jelas, kesediaan untuk berkompromi dalam hal-hal tertentu, serta batas yang disepakati tentang apa yang tidak boleh dikorbankan.
Tanpa itu, persatuan hanya menjadi pertemuan sementara orang-orang yang kebetulan sedang memiliki lawan yang sama.
Dan ketika lawan itu berubah, mereka kembali berpisah.
Persatuan sebagai Pekerjaan yang Tidak Pernah Selesai
Saya tidak melihat Tan Malaka dan GPII sebagai dua kekuatan yang secara ajaib berhasil melampaui seluruh perbedaan ideologisnya. Saya juga tidak melihat Persatuan Perjuangan sebagai jawaban sempurna atas persoalan politik Indonesia.
Yang saya lihat adalah sebuah pengalaman sejarah yang memberi pelajaran tentang kemungkinan membangun kerja sama di tengah perbedaan.
Tan Malaka dan GPII tidak perlu menjadi sama untuk berada dalam satu front. Mereka bertemu pada gagasan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh diperlakukan sebagai hadiah, apalagi dikurangi melalui penyelesaian yang mengabaikan kehendak rakyat.
Bagi saya, di situlah arti paling penting dari Merdeka 100 Persen: bukan hanya sebuah tuntutan kepada Belanda, melainkan sebuah upaya untuk menegaskan siapa yang berhak menentukan masa depan Indonesia.
Ketika saya membaca kembali kisah ini, saya merasa bahwa pertanyaan tentang persatuan sebenarnya belum selesai. Ia terus muncul dalam bentuk yang berbeda pada setiap generasi.
Bagaimana mempertemukan keyakinan yang berbeda tanpa memaksa semuanya menjadi seragam? Bagaimana membangun kepentingan bersama tanpa mengorbankan prinsip? Dan bagaimana memastikan bahwa persatuan tidak berhenti sebagai kesepakatan para pemimpin, tetapi menjadi jalan untuk memperbesar kemampuan rakyat menentukan nasibnya sendiri?
Saya tidak menemukan jawaban final dalam sejarah Tan Malaka, GPII, dan Persatuan Perjuangan. Yang saya temukan adalah sebuah pengingat bahwa kemerdekaan menuntut lebih dari keberanian melawan musuh. Ia juga menuntut kecakapan mengenali titik temu, kedewasaan menghadapi perbedaan, dan kesanggupan mempertahankan tujuan bersama ketika kepentingan politik mulai menarik setiap orang ke arah yang berbeda.
Pada akhirnya, Merdeka 100 Persen tidak hanya mengajukan pertanyaan tentang siapa yang menguasai sebuah negara. Ia juga mengajukan pertanyaan tentang siapa yang sungguh-sungguh memiliki negara itu.
Dan mungkin, di situlah persatuan menemukan maknanya yang paling dalam: bukan ketika semua orang berpikir sama, melainkan ketika orang-orang yang berbeda masih mampu bekerja bersama untuk memastikan bahwa masa depan bangsa tidak ditentukan oleh segelintir kepentingan, tetapi oleh kehendak rakyat yang merdeka.
Fajar Iman Hasanie
Ketua Umum Putera Pembebas Bangsa
BERITA TERKAIT: