Bolehkan Menguping?

Barangkali sekedar mencurahkan isi hati kepada pasangan, membicarakan pekerjaan, atau sekadar mengeluhkan kebijakan pemerintah kepada seorang teman. 

Percakapan berlangsung sebagaimana biasanya, tanpa sedikit pun kecurigaan bahwa setiap kata mungkin sedang didengar oleh pihak yang tak diundang.
 
Selasa, 3 November 2026, publik dikejutkan oleh kabar penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. 

Tak tanggung-tanggung, salah satu sasarannya disebut-sebut adalah Presiden Prabowo Subianto, selain sejumlah tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha.
 
Di tengah kecanggihan teknologi yang memungkinkan negara mengintip percakapan paling pribadi sekalipun, satu pertanyaan patut diajukan, sebenarnya, bolehkah kita menguping?
 
Penyadapan dari Masa ke Masa

Praktik penyadapan telah dikenal jauh sebelum teknologi komunikasi modern ditemukan. Pada abad ke-16, tercatat penyadapan pertama yang dibiayai oleh negara. Sir Francis Walsingham, sekretaris Ratu Elizabeth I dari Inggris, membangun jaringan intelijen untuk memantau komunikasi rahasia dan mengungkap konspirasi terhadap kerajaan.
 
Seiring berkembangnya teknologi, hal ini sejalan dengan mekanisme penyadapan yang ikut berkembang. Saat Perang Saudara Amerika 1861-1865 misalnya, penyadapan jaringan telegraf dilakukan untuk mencari tahu strategi dan pergerakan pasukan lawan.
 
Salah satu peristiwa terkenalnya adalah skandal Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1972, ketika praktik pengawasan terhadap lawan politik menjadi bagian dari skandal yang mengguncang pemerintahan Presiden Richard Nixon. 

Kini, di era digital, penyadapan semakin canggih melalui perangkat lunak mata-mata (spyware) yang paling terkenal di dunia disebut sebagai Pegasus dan Predator.
 
Di Indonesia, isu penyadapan politik mulai mencuri perhatian publik pada awal Reformasi. Pada 10 Desember 1998, percakapan telepon antara Presiden B.J. Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib mengenai penanganan perkara mantan Presiden Soeharto diduga disadap. Rekamannya kemudian bocor dan dipublikasikan oleh majalah Panji Masyarakat pada Februari 1999.
 
Peristiwa penyadapan di Indonesia terus terjadi, presiden sebagai pejabat tinggi negara kerap menjadi sasaran utama karena dianggap mengetahui segala strategi politik dan pemerintahan di suatu negara, mulai dari BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga saat ini kasus yang sedang mencuat Prabowo Subianto.
 
Wajah Baru Penyadapan

Dahulu kita bayangkan, penyadapan identik dengan memasang alat pada kabel telepon. Sayangnya, mekansime tersebut masih tampak jelas dengan mata.  Kini teknologi penyadapan menjelma makin tak terlihat:

- Wiretap/Penyadapan Kabel Telepon
Cara penyadapan paling konvensional dengan mengakses jalur komunikasi melalui telepon kabel dalam satu sambungan tertentu. Percakapan dalam panggilan yang disadap dapat langsung didengar dan direkam oleh pihak lain.
- Lawful Interception Management System (LIMS)
Sistem yang terhubung dengan jaringan operator komunikasi untuk meneruskan salinan komunikasi pada aparat yang berwenang. Teknologi ini yang diduga digunakan oleh Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya untuk melakukan penyadapan ilegal.
- Spyware/Perangkat Lunak Mata-Mata
Spyware menggunakan teknologi yang menyusup langsung ke perangkat pribadi korban. Teknologi ini dapat mengakses pesan, lokasi, mikrofon, hingga kamera dalam telepon pintar. Dua contoh Spyware yang paling terkenal adalah Pegasus dan Predator.
- IMSI Catcher/BTS Palsu
Teknologi ini memungkinkan perangkat menyamar sebagai menara pemancar seluler yang memungkinkan telepon disekitarnya dapat terhubung ke perangkat tersebut.
 
(Dilansir dari Privacy International dan Geneva Center for Security Sector Governance/DCAF)
 
Senjata Hukum atau Pisau Bermata Dua?

Dalam dunia penegakan hukum, penyadapan bukan barang haram. Ia justru menjadi salah satu instrumen penting untuk membongkar kejahatan yang kerap bersembunyi di balik komunikasi tertutup. 

Bayangkan sebuah transaksi suap yang dirancang melalui percakapan telepon, atau jaringan terorisme yang menyusun serangan melalui komunikasi rahasia. Tanpa kemampuan mengakses komunikasi tertentu secara sah, aparat penegak hukum mungkin kesulitan mengungkap kejahatan tersebut.
 
Namun, seperti pisau bermata dua, penyadapan dapat melindungi sekaligus melukai. Di tangan lembaga yang bekerja sesuai hukum, ia menjadi alat untuk mengungkap kejahatan. Sebaliknya, ketika digunakan tanpa dasar yang sah, penyadapan dapat menjelma menjadi instrumen yang mengancam Hak atas Privasi.
 
Lantas, apakah kita dapat menyadap siapa saja? Jawabannya tentu tidak.
 
Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan terhadap perlindungan ruang pribadi setiap warga negara. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. 

Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan konstitusional perlindungan privasi, termasuk kerahasiaan komunikasi. 

Larangan penyadapan juga ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, melarang penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.
 
Sementara itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, mengatur larangan intersepsi atau penyadapan tanpa hak atau secara melawan hukum terhadap informasi elektronik milik orang lain.
 
Perlindungan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). 

Sebab, persoalan penyadapan tidak berhenti pada tindakan mendengarkan percakapan secara diam-diam. identitas, nomor telepon, maupun informasi lain yang diperoleh melalui penyadapan dapat tergolong sebagai data pribadi apabila dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 
Namun, apakah itu berarti penyadapan sama sekali tidak boleh dilakukan atas nama hak privasi?
 
Menempatkan Batas Kekuasaan

Sejumlah lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, memang memiliki kewenangan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang. Namun, kewenangan tersebut bukan tanpa batas.
 
Di lingkungan Kepolisian, penyadapan diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Aturan ini mensyaratkan permohonan penyidik dan izin Ketua Pengadilan Negeri, dengan jangka waktu paling lama 30 hari. 

Sementara itu, KPK berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2019 berwenang menyadap dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Hasilnya wajib dilaporkan kepada pimpinan dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja setelah penyadapan selesai.
 
BIN juga memiliki kewenangan penyadapan berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2011 untuk kepentingan intelijen dan menghadapi ancaman keamanan nasional. Adapun Kejaksaan memperoleh kewenangan melalui Pasal 30C huruf i UU Nomor 11 Tahun 2021, mensyaratkan penyadapan dilakukan berdasarkan undang-undang khusus.
 
Persoalannya, aturan penyadapan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, dengan prosedur dan mekanisme pengawasan yang berbeda. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menekankan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang. 

Amanat serupa kembali ditegaskan dalam Pasal 136 ayat (2) KUHAP dan amanat dalam Pasal 30C huruf i UU Kejaksaan Republik Indonesia, menghendaki ketentuan penyadapan termasuk mengenai tata cara dan batasan pelaksanaannya diatur melalui undang-undang.
 
Kelambanan pembentukan undang-undang khusus penyadapan patut dipertanyakan. Negara memiliki kewenangan mengakses komunikasi pribadi warga, tetapi belum memiliki kerangka pengawasan yang terpadu untuk mencegah penyalahgunaannya.
 
Perbedaan tugas antarlembaga memang dapat membenarkan perbedaan prosedur. Namun, hal itu tidak boleh mengurangi standar perlindungan hak warga negara. Tanpa jaminan perlindungan yang kuat, hukum berisiko lebih sibuk memberikan kewenangan kepada negara daripada melindungi warga negara dari penyalahgunaannya.
 
Menyadap Presiden, Otomatis Makar?

Kembali pada perkara yang tengah mencuat, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membawa persoalan ini ke wilayah hukum yang lebih pelik. Wacana penerapan pasal makar pun mengemuka. Namun, apakah menyadap seorang Presiden otomatis dapat dianggap sebagai upaya menggulingkan pemerintahan?
 
KUHP tidak mengenal kesimpulan sesederhana itu. Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Lebih lanjut, Pasal 193 KUHP memberikan arti makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
 
Dengan demikian, kedudukan Presiden sebagai korban tidak otomatis mengubah penyadapan ilegal menjadi makar. Di sinilah kehati-hatian penegak hukum diuji. Penerapan pasal makar tanpa pembuktian yang memadai justru berisiko mengaburkan batas antara kejahatan terhadap privasi dan kejahatan terhadap keamanan negara. 

Harus ada pembuktian mengenai maksud pelaku dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Penyadapan mungkin menjadi bagian dari suatu rencana makar, tetapi tidak setiap penyadapan terhadap presiden otomatis disamakan dengan makar. Hukum pidana tidak boleh memperluas pengertian makar karena perkara melibatkan orang yang menduduki jabatan tertinggi.
 
Namun, perdebatan mengenai makar menyimpan ketimpangan lain yang jarang dibicarakan. Mengapa ketika Presiden diduga menjadi sasaran penyadapan, perhatian segera tertuju pada ancaman terhadap negara, sementara penyadapan terhadap tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha atau warga biasa kerap dipandang sebatas pelanggaran privasi?
 
Perbedaan akibat hukum tentu dapat dibenarkan. Serangan yang bertujuan melumpuhkan Presiden dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan. Namun, perlindungan khusus terhadap jabatan Presiden tidak boleh membuat hak warga negara lainnya dianggap kurang penting.
 
Penyadapan terhadap jurnalis misalnya, tidak hanya mengusik kehidupan pribadinya. Identitas narasumber dapat terbongkar, informasi mengenai penyimpangan kekuasaan dapat terungkap sebelum dipublikasikan, dan orang-orang yang semula bersedia memberikan keterangan mungkin memilih bungkam. Penyadapan terhadap aktivis pun dapat digunakan untuk memetakan jaringan, mengetahui strategi advokasi, atau mengantisipasi kritik sebelum disampaikan kepada publik.
 
Dengan kata lain, penyadapan ilegal tidak selalu berhenti pada pelanggaran privasi seseorang. Dalam keadaan tertentu, tindakan itu dapat mengganggu kerja pers, melemahkan kebebasan berpendapat, menimbulkan kekhawatiran, bahkan mengurangi kemampuan masyarakat mengawasi pemerintah.
 
Pasal 258 KUHP telah mengatur ancaman pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2 miliar, terhadap tindakan tertentu berupa penyadapan secara melawan hukum. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya tidak bergantung pada apakah korbannya presiden atau warga biasa.
 
Lebih jauh, perkara ini seharusnya membuka pemeriksaan terhadap sesuatu yang kerap luput dari perhatian, bukan hanya siapa yang disadap, melainkan bagaimana perangkat penyadapan dapat digunakan di luar tujuan yang dibenarkan menurut hukum. Jika dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan negara terbukti, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan menghukum orang yang mengoperasikannya. 

Perlu ditelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang menyetujui akses, bagaimana penggunaan sistem dicatat, dan mengapa mekanisme pengawasan tidak mampu mencegahnya, apalagi setelah dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama.
 
Kesimupulan

Pada dasarnya, “menguping” percakapan orang lain tanpa izin bukanlah sesuatu yang dibenarkan. Penyadapan menjadi berbahaya karena sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang menjadi sasaran. 

Seseorang bisa kehilangan kerahasiaan komunikasinya tanpa pernah tahu bahwa haknya telah dilanggar dan hasilnya tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. 

Sehingga, meskipun negara memberikan kewenangan “menguping” kepada lembaga tertentu, pelaksanaannya harus diatur secara tegas dan ketat. Hanya lembaga yang berwenang yang boleh melakukannya, pun harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan patuh terhadap prosedur hukum yang telah ditentukan. 

Jika dilakukan tidak sesuai prosedur, maka “menguping” yang dikenal dengan penyadapan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2 miliar dalam Pasal 258 KUHP. 

Apalagi “menguping” pembicaraan Presiden jika terbukti ilegal maka dapat mengarah kepada tindakan makar diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai Pasal 191 KUHP.
Dr. Saleh
Saleh & Partners Law Office