Data tersebut membuktikan bahwa desa masih menjadi episentrum kemiskinan. Di Indonesia, benang kusut yang berkontribusi pada nestapa pedesaan adalah ilusi otonomi. Slogan membangun dari pinggiran, diintervensi melalui program strategis secara top-down.
Sehingga, posisi desa menjadi objek penderita, ketika anggaran disentralisasi secara terselubung demi membiayai ambisi proyek.
Demokrasi yang Dibajak
Praktik demokrasi desa yang matang, terbentuk melalui musyawarah masyarakat desa. Dimana, akan disepakati prioritas pembangunan bottom up, yang menjawab indikator kebutuhan dasar, seperti: perbaikan irigasi, sarana pendidikan, dan penguatan pelayanan kesehatan.
Namun, kesepakatan demokratis mendadak dianulir oleh otoritas kewenangan. Pemerintah desa, saat ini melakukan penyesuaian anggaran demi membiayai pembentukan program strategis negara, melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tanpa persiapan dan perencanaan yang berasal dari inisiatif desa, program tersebut berjalan seolah tanpa kejelasan teknis riil, terjadi kebingungan.
Di titik ini, prinsip meaningful public participation -partisipasi bermakna, yang menjadi fondasi rasionalitas komunikatif (Habermas, 1996) telah dieliminasi, dan warga kehilangan hak bersuara.
Diskriminasi Ekonomi
Jika ditelisik secara kritis (Unger, 2013), tragedi perampasan hak bukan sekadar persoalan salah urus administrasi di lapangan. Kondisi itu terjadi karena difasilitasi konstruksi undang-undang yang cacat, menyimpan pasal karet untuk melegitimasi sentralisasi terselubung.
Frasa -pemerintah dapat menugaskan desa, dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 6 / 2014 tentang Desa, beroperasi layaknya cek kosong. Tanpa ada pagar pembatas yang mewajibkan instansi pemberi tugas untuk menanggung penuh biayanya (unfunded mandates). Pasal ini menjadi senjata legal bagi birokrasi di atas, untuk memaksa desa mengorbankan prioritasnya demi program titipan.
Watak hegemonik menjalar pada UU No 25/ 1992, tentang Perkoperasian. Lewat dalih pembinaan dan pengembangan iklim, Pasal 60, negara mendikte urusan internal sebagaimana pada program KDMP, mulai dari penentuan pengelola hingga mitra pemasok.
Lebih menyedihkan, pasal tersebut melegitimasi diskriminasi ekonomi yang melukai keadilan institusional bagi publik (Rawls, 1971). Koperasi yang berasal dari swadaya warga dibiarkan berkompetisi bebas dengan program koperasi sebagai instruksi pusat secara timpang, karena fasilitas dan perlindungan dipusatkan secara eksklusif untuk koperasi bentukan pemerintah.
Mesin Pemiskinan
Konsekuensi dari sentralisasi anggaran, yang bersembunyi di balik frasa kebijakan ini sangat fatal. Ketika dana desa disedot paksa, kebutuhan esensial infrastruktur warga berubah menjadi inferior dan bersifat sekunder, sehingga dapat ditunda pemenuhannya.
Fenomena ini secara aktual, menjadi mesin reproduksi kemiskinan. Sulit untuk skor kemiskinan di pedesaan membaik, bila birokrasi secara sistematis melucuti daya hidup dan anggaran desa. Menghadapi tembok arogansi birokrasi, publik tidak boleh menyerah pada apatisme. Perlu melakukan pengaturan dengan mengurai sengkarutnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Dibutuhkan forum untuk mengadili inkonstitusionalitas pasal karet dari regulasi terkait desa. Mengembalikan hak otonom struktur perangkat desa, dengan memastikan kesejahteraan warga. Tafsir penugasan pemerintah bertentangan dengan konstitusi, ketika membebani anggaran desa.
Otonomi desa dan kemandirian berkoperasi, bukanlah hadiah dari birokrasi yang bisa ditarik ulur sesuka hati, melainkan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 (Asshiddiqie, 2015). Jika bangsa ini berkesungguhan merespons langkah darurat pengentasan kemiskinan di pedesaan, langkah pertamanya lugas: hentikan kebiasaan mendikte desa, pulihkan kedaulatan anggaran, dan biarkan warga desa membangun dirinya sendiri dengan bermartabat. Pikirkan kembali!
Yudhi Hertanto
Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
.jpeg)
BERITA TERKAIT: