Maung Presiden Meraung-raung

Mobil Maung mendapat publikasi besar-besaran sejak Prabowo menggunakannya usai pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jl Gatot Subroto Nomor 1 Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sontak saja mobil Maung Presiden banyak mencuri perhatian publik. Bahkan, tak sedikit yang penasaran dan ingin memilikinya. Mobil itu tampak beraura dan gagah ditunggangi oleh orang nomor satu di Republik ini.

Saat ini momentum industri otomotif Indonesia bangkit. Maung Presiden meraung-raung seperti Macan Asia yang hendak merajai pasar mobil Tanah Air.

Pasar mobil Indonesia sangat besar. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, pada 2023 jumlah penjualan mobil sebesar 1.005.802 unit.

Sayang, dari penjualan mobil tersebut, belum ada merek mobil nasional. Semua merek adalah produk industri otomotif luar negeri. Baik Jepang, Eropa, Amerika, Korea, maupun China.

Strategi Prabowo menjadikan Maung sebagai mobil dinas sangatlah tepat. Bahkan ia menjadi semacam ambassador produksi kendaraan nasional.

Apalagi, Prabowo telah memerintahkan para menteri dan pejabat eselon 1 di kementerian/lembaga untuk menggunakan mobil dinas Maung.

Pasti, kebijakan afirmatif Prabowo ini berdampak positif untuk meningkatkan produksi Mobil Maung dalam jumlah yang lebih besar. Tinggal, bagaimana peluang bisnis ini ditangkap oleh PT Pindad?

Rupanya, perusahan plat merah ini belum begitu siap untuk memenuhi seluruh pesanan, baik untuk keperluan militer maupun kebutuhan sipil. Perusahaan ini harus berbenah diri dan memacu peningkatan kapasitas untuk memenuhi ekspektasi pasar.

Terus terang, Prabowo telah berhasil menciptakan peluang pasar yang sangat besar. Ternyata, bagi seorang presiden berkuasa dengan tingkat kepercayaan publik di atas 85,3 persen menurut hasil Survei Indikator, mobil Maung ratingnya langsung naik di antara mobil yang dicari oleh konsumen.

Namun demikian, momentum pasar ini harus dikelola dengan baik. Seluruh pejabat pemerintah mesti mencontoh keteladanan presiden menggunakan mobil produk dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tak kurang dari 2,2 juta pejabat fungsional, 712 pejabat eselon 1, 20.316 eselon 2, 92.456 eselon 3, 305.787 eselon 4, 14.350 eselon 5, dan 433.797 jabatan struktural yang lain.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tembus di atas angka 4,3 juta orang, juga jadi peluang besar bagi maungisasi mobil keluarga. Terutama para keluarga yang memiliki anggota yang bekerja di pemerintahan.

Bila political will Prabowo ini disambut baik oleh aparatur negara sampai di level pemerintahan di tingkat terendah, maka Maung Presiden benar meraung-raung. Ini jelas mengancam pangsa pasar mobil impor yang telah menguasai ruas-ruas jalan di negeri ini.

Perang dagang pasti tak bisa dihindari. Perusahaan mobil berskala internasional jelas tak akan diam. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar Indonesia dengan berbagai cara. Termasuk menggunakan kekuatan negeri asalnya.

Pemerintah harus menghitung dengan cermat berbagai ongkos politik ekonomi dari kebijakan mobil nasional. Ini bukan persoalan sederhana, tapi menyangkut hubungan antarnegara yang mesti ditempatkan di atas hukum persaingan usaha yang sehat.

Oleh karena itu, tekad pemerintah untuk mewujudkan kemandirian industri otomotif nasional, harus berbarengan dengan penciptaan iklim pasar global yang sehat. Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk menjadi tetangga yang baik dan sahabat yang baik bagi seluruh negara. Semoga!

Penulis adalah Pendiri Eksan Institute dan Penulis Buku "Kerikil Di balik Sepatu Anies".