Rekayasa yang dilakukan kepada partai politik antara lain dengan memilih pemimpin yang pro pemerintah dan melakukan penggabungan partai politik menjadi tiga saja. Yaitu Golkar, PDI dan PPP.
Rekayasa juga dilakukan organisasi profesi seperti PWI, IDI, Persatuan Sarjana Hukum. Bagi kalangan pemuda dibentuk organisasi KNPI. Sementara organisasi mahasiswa atau pemuda lainnya dipaksa untuk melakukan aktivitas yang cenderung mendukung pemerintah.
Apa yang dikerjakan oleh Ali Moertopo dilakukan dengan sangat cepat dan efektif. Hingga pemilu terakhir era Soeharto, Golongan Karya selalu menjadi pemenang dan Soeharto dilantik kembali sebagai Presiden RI pada 11 Maret 1998.
Operasi khusus yang mirip era orde baru ternyata terjadi di era kedua pemerintahan Joko Widodo. Terutama karena Joko Widodo berharap agar kepemimpinan nasional yang akan datang melanjutkan Program Prioritasnya saat ini. Awalnya terlihat sekali keinginan Jokowi untuk menjadikan Ganjar dan Prabowo sebagai duet kepemimpinan nasional 2024-2029. Ternyata upayanya gagal.
Akhirnya operasi khusus gaya orde baru mulai dijalankan. Pertama, melakukan gerakan menurunkan popularitas PDIP. Tokoh PDIP seperti Budiman Sujatmiko dan Effendi Simbolon cenderung ke Prabowo. Beberapa tokoh pendukung Jokowi mulai mendukung dan menjadi buzzer Prabowo.
Tokoh tokoh nasional yang kritis terhadap PDIP direkruit PSI. Dan terus mengeluarkan narasi narasi yang menyudutkan PDIP.
Perjalanan Gibran sebagai walikota juga penuh keajaiban. Awalnya FX Rudy sebagai Ketua DPC PDIP Solo menetapkan wakil walikota Achmad Purnomo sebagai penerus jabatan sebagai walikota Solo. Namun DPP PDIP menyodorkan nama Gibran, padahal sesuai AD/ART PDIP, Gibran belum layak dicalonkan sebagai kandidat kepala daerah karena belum dua tahun menjadi anggota resmi PDIP. Belakangan diketahui bahwa permintaan Jokowi kepada Megawatilah yang meloloskan Gibran.
Sementara Achmad Purnomo yang sejak lama sudah jadi kader PDIP dipanggil ke Istana Negara dan ditawarkan jabatan penting. Tapi Achmad Purnomo menolak.
Ternyata lolosnya Gibran menjadi calon walikota perlu skenario tambahan. Yaitu mencari pasangan lain yang bersedia maju sebagai lawan Gibran. Agar tidak terjadi pemilihan walikota dilakukan antara Gibran dan kotak kosong.
Sekonyong konyong muncullah nama Bagus Wahyono, tukang jahit kebaya, berpasangan dengan FX Supardjo, pegawai BLK, maju sebagai calon independen. Dan bisa diduga akhirnya pasangan Gibran-Teguh Prakosa menang mutlak. Dan resmi sebagai Walikota Solo sejak tanggal 26 Februari 2021.
Baru dua tahun menjadi Walikota Solo, nama Gibran mulai didengung dengungkan sebagai cawapres 2024. Dan model opsus kembali bekerja.
Diawali adanya 11 upaya masyarakat menggugat usia capres dan cawapres agar Gibran, yang masih di bawah 40 tahun bisa ikut sebagai cawapres. Salah satu diantaranya PSI. Saat usulan itu masih diajukan ke MK, Prabowo bertemu empat mata dengan Gibran di Solo. Kabarnya meminta Gibran bersedia jadi kandidat cawapresnya apabila permohonan di MK dikabulkan.
Seperti opsus di era orba, tiba tiba Kaesang putera Jokowi menjadi Ketua Umum PSI. Padahal baru beberapa hari menjadi anggota PSI. Namanya sebuah rekayasa, hal itu terjadi tanpa lewat musyawarah nasional luar biasa partai. Melainkan hanya lewat Gelar Kopi Darat. Yang menarik lagi tokoh nasional anggota PSI yang sering kritik PDIP disuruh diam oleh Kaesang, dan ternyata menurut. Seolah olah hilang akal sehat dan logika yang sering didengung dengungkannya untuk bebas berpendapat.
Segala kejanggalan proses sidang yang terjadi di MK secara kasat mata disaksikan oleh masyarakat. Issue Dinasti Politik kemudian digaungkan oleh penentang perubahan usia capres/cawapres. Tetapi opsus kali ini memang kuat. Akhirnya MK, yang diketuai oleh Paman Gibran, menyetujui pencalonan capres/cawapres asal pernah jadi kepala daerah. Keputusan ini memuluskan jalan Gibran sebagai Cawapres. Seluruh kerja opsus ini akhirnya berhasil menjadikan Gibran sebagai Cawapres Prabowo.
Dari sini kita belajar bahwa cara politik orde baru masih melekat di pikiran dan hati politisi produk reformasi dan mengulanginya. Cara kerja membangun Dinasti ternyata dimulai sejak seleksi kandidat dan berujung pada keputusan kebijakan politik agar kandidat pilihan penguasa bisa lolos seperti yang dilakukan MK. Itulah proses Dinasti model Opsus.
Tentu saja langkah langkah model opsus masih akan berlangsung. Hingga pemilu dan pilpres berakhir bulan Februari 2024 yang akan datang. Namun cara kerja opsus harus dihentikan. Seperti yang dilakukan mahasiswa era 1970 an dengan tuntutan pembubaran opsus. Sayangnya kali ini kita tidak tahu persisnya operator opsus pilpres 2024. Hanya merasakan akibat cara kerjanya yang sekaligus mencederai demokrasi politik kita.
Penulis adalah pemerhati sosial.
BERITA TERKAIT: