Jokowi, Perppu Cipta Kerja dan Jalan Lempang Konstitusi

Dalam hal Perppu Cipta Kerja, Jokowi juga dianggap mengabaikan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan UU Cipta Kerja berstatus ‘konstitusional bersyarat’ dari status sebelumnya ‘inkonstitusional bersyarat’. Cacat formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana kita tahu, salah satunya adalah karena pengabaian partisipasi publik dalam undang-undang tersebut. Alih-alih memberi ruang partisipasi publik, Jokowi justru menutup rapat partisipasi publik dengan terbitnya Perppu ini. Karena secara teori, Perppu diterbitkan selain minim partisipasi parlemen, juga tidak ada sedikitpun partisipasi publik.

Argumentasi Yusril Ihya Mahendra bahwa Perppu secara prosedur sudah konstitusional adalah alibi yang berlebihan. Secara subtansi, jika kita cermati, Perppu ini bertolak belakang dengan ruh perbaikan dalam UU Cipta Kerja Tahun 2020. Dan secara formil, Perppu ini mengabaikan meaningfull participation yang menjadi cacat formil karena tidak sesuai dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (UU PPP) di Indonesia.

Bagaimana dengan metode omnibus law yang tidak disebut dalam UU PPP ? Adalah sebuah fakta metode omnibus law yang sebelumnya tidak terdapat dalam UU PPP nyatanya sudah diakomodir dalam UU Perubahan UU 13/2022 tentang PPP.  Itu artinya tidak ada alasan UU PPP tidak mengkomodir omnibus law.  Tetapi, sekali lagi, yang menjadi catatan adalah meaningfull participation yang hilang dengan keluarnya Perppu tersebut.  

Oleh banyak kalangan, alasan Jokowi menerbitkan Perppu ini juga seperti mengada-ada. Misalnya tentang kegentingan memaksa yang biasa dijadikan pertimbangan penerbitan Perppu. Dalam konsideran Perppu Cipta Kerja 2022, disebut misalnya beberapa argumentasi: alasan dinamika global yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

Padahal, dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Perppu hanya dapat ditetapkan presiden  apabila terdapat kondisi yang dikategorikan sebagai hal kegentingan memaksa. Dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kegentingan memaksa tersebut, sebagaimana berikut:

Pertama,  adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau Undang-Undang yang ada tidak memadai.
Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Jika dianalisa dengan seksama, kita akan melihat bahwa telah ada UU Cipta Kerja tahun 2020 namun Undang-undang dianggap masih belum memadai. UU Cipta Kerja tidak memadai karena cacat formil menurut Mahkamah Konstitusi sehingga dikatakan inkonstitusional bersyarat. Oleh karenanya, sesungguhnya ada jeda waktu dua tahun perbaikan UU Cipta Kerja yang mestinya dikebut oleh Pemerintah Jokowi. Hingga sekarang pun, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja hingga tahun 2023 ini.

Pun bahwa meski penilaian kondisi yang disebut kegentingan memaksa bersifaf subjektif, namun presiden harus tetap mendasarkan keadaan-keadaan yang objektif, sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Sayang, Perppu terlanjur dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Meskipun ini bukan pilihan ideal, namun Perppu ini merupakan kenyataan yang tidak dihindari. Nasi sudah menjadi bubur. Perppu Cipta Kerja sudah terbit. Pertanyaanya lalu, apa yang bisa dilakukan pasca keluarnya Perppu Cipta Kerja tersebut:

Pertama, uji materi Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Masyarakat sipil kembali kritis dengan mengambil jalan uji materi Perppu ini ke lembaga yudikatif tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh masyarakat sipil pada tanggal 1 Januari 2023, pasca terbitnya Perppu Cipta Kerja. Sekarang kita tinggal menunggu apa hasil judicial review atas Perppu Cipta Kerja ini.

Kedua, DPR dapat membatalkan Perppu Cipta Kerja yang disodorkan Jokowi. DPR dapat menerima atau sebaliknya menolak Perppu Cipta Kerja yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Mitra kritis eksekutif ini harus bergerak cepat untuk melakukan penilaian terhadap Perppu Cipta Kerja: diterima atau ditolak.    

Ketiga, Presiden dapat juga mencabut Perppu tersebut dengan mengalihkan fokus pada perbaikan UU Cipta Kerja tahun 2020 dalam rentang waktu 2023 ini, sebagaimana banyak saran dari para pakar dan juga aspirasi masyarakat Indonesia tersebut.

Inilah jalang lempang konstitusi. Konstitusi harus menjadi langkah dan komitmen bersama untuk mengatasi berbagai problematika di negeri ini.  Husnudlan saya, pemerintah memang tengah berusaha mengatasi berbagai problem ini dengan Perppu Cipta kerja, namun ikhtiar ini harus dibarengi aturan main untuk tidak boleh menabrak pada konstistusi di negeri ini. Pilihannya tetap harus melewati jalan lempang konstitusi.
 
*Penulis adalah Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (2019-2023)