Respons Lonjakan Covid-19 di Tiga Negara Tetangga

Perubahan itu merupakan salah satu respons menyusul lonjakan kasus Covid-19 itu. Di Malaysia rata-rata sehari 23 ribu kasus seminggu terakhir. Tertinggi Rabu (16/2) lalu yang memecahkan rekor 27 ribu kasus. Angka itu tertinggi selama dua tahun pandemi di Malaysia.

Pemerintah tidak membuat kebijakan lain yang bersifat spesifik yang membatasi aktivitas masyarakat terkait lonjakan virus Covid-19 yang terjadi.

"Pengumuman diundur supaya tidak berdampak ketakutan bagi rakyat," kata Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, Jumat (18/2).

Revolusioner

Pemerintah Singapura lebih revolusioner menghadapi serangan virus Covid-19 yang melonjak tinggi di negaranya. Tetap keukeh mau hidup berdampingan dengan Covid-19, seperti dicita-citakan sejak tahun lalu. Sudah pernah beberapa kali dideklarasikan, namun terganjal karena setiap kali selesai deklarasi, di luar perkiraan serangan Covid-19 semakin ugal-ugalan.

Sekarang, Singapura sudah bertekad mulai 25 Februari akan melonggarkan kegiatan di masyarakat.

"Bahkan jalur masuk untuk warga asing dibuka lagi dari Hongkong, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Orang asing masuk Singapura tidak lagi pakai PCR tetapi cukup tes antigen. Warga Singapura atau diplomat yang akan kembali ke Singapura tidak perlu lagi mengajukan izin masuk bisa langsung datang," kata Dubes RI di Singapura, Suryopratomo, Kamis (17/2).

Pemerintah Indonesia pun pernah menyatakan tekad sama. Awal minggu, Koordinator Penanganan Covid-19 Jawa–Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai virus Covid-19 hari itu sudah sampai pada puncaknya.

Hari berikutnya, dia prediksi kurvanya akan menurun. Maka, dia mempersilakan masyarakat yang sudah vaksin dua kali apalagi sudah booster beraktivitas seperti biasa.

"Jangan takut," kata Menko Maritim dan Investasi itu. Yang penting taat protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, antara lain.

Sehari setelah bicara begitu pelonjakan terjadi lebih masif mencapai 57.049 kasus positif Selasa (15/2). Rabu (16/2) lebih tinggi lagi: 64.718 kasus. Angka itu merupakan rekor tertinggi sepanjang pandemi di Tanah Air.
 
Seperti yang pernah saya tulis, pertimbangan Luhut Pandjaitan cukup berdasar. Angka kematian tidak terlalu besar selama lonjakan Covid-19 sebulan terakhir.

Angka tertinggi kematian yang tercatat 313 orang, terjadi satu hari. Data mutakhir, Jumat (18/2) angka penularan sudah menurun menjadi  59.635 hari itu. Dan, angka yang wafat 216 orang. Turun dari dua hari sebelumnya.

Kemarin Presiden Jokowi juga memaparkan data, sekitar 69 persen kematian karena korban belum vaksin dan memiliki komorbid alias penyakit penyerta. Berbeda dengan Luhut, Jokowi tidak menyarakan masyarakat bebas beraktivitas.

Presiden lebih mendorong  vaksinasi digencarkan  lagi supaya mencapai angka sesuai target vaksinasi Covid-19, sebanyak 208.265.720 jiwa.

Data Jumat (18/2), vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 90,90%. Tetapi vaksinasi dosis kedua baru mencapai 66,81%. Sedangkan vaksinasi ketiga (booster) 3,85%.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, yang dikutip detikcom mengatakan langkah pelonggaran pembatasan yang dilakukan pemerintah tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Setidaknya, ada dua indikator untuk melakukan pelonggaran yaitu jumlah kasus dalam bentuk positivity rate dan angka kematian.

"Dengan peningkatan angka kematian, Indonesia seharusnya melakukan pengetatan pembatasan, bukan pelonggaran," kata epidemiolog itu.

Minggu ini Luhut telah memangkas masa karantina bagi PPLN (pelaku perjalanan luar negeri) menjadi tiga hari dari semula 7–10 hari. Aturan itu berlaku bagi orang yang sudah divaksin booster.

Sementara bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing/WNA yang sudah divaksin Covid-19 dosis kedua harus menjalani karantina selama lima hari, dan bagi yang baru divaksin dosis pertama tetap wajib karantina tujuh hari.

Maret atau April, Luhut mengancar-ancar, karantina PPLN bakal dihapuskan sama sekali. Padahal, waktu dia bicara itu angka positivity rate masih 18%, jauh di atas ketentuan WHO 5%.

Malaysia

Metro.com, media Malaysia, yang menyiarkan pernyataan Menkes Malaysia kemarin melaporkan, Pemerintah Malaysia membuat 5 kategori untuk penanganan Covid-19. Kategori 1, 2 & 3 digolongkan gejala ringan dan sedang.

Penanganannya cukup isolasi mandiri di rumah. Kategori 4 dan 5 masuk golongan berat dan kritis, dirujuk di RS. Berkaca pada lonjakan kasus seminggu terakhir, angka tertungginya "hanya" 38 pasien masuk kategori berat dan kritis.

Sebagian masyarakat merespons pengumuman Menkes Malaysia soal perubahan itu sebagai upaya pemerintahnya menyembunyikan angka sebenarnya. Mereka juga mendesak agar pilihan raya (Pemilu) di Johor  12 Maret ditunda sampai lonjakan kasus Covid-19 reda.

"Yang mengusulkan penundaan pimpinan Pakatan Harapan yaitu koalisi politisi Anwar Ibrahim", kata Johan Jaffar, wartawan senior, kolumnis The Star, Malaysia, yang saya konfirmasi semalam, Jumat (18/2).

Vaksinasi Singapura 92%

Menurut Tommy, panggilan akrab Dubes RI untuk Singapura itu, Singapura punya dasar kuat untuk melonggarkan pembatasan. Pengalaman dua tahun membuat jumlah kasus di negara tetangga itu tidak lagi hanya dihitung dari tes PCR (Polymerase chain reaction), tetapi juga dari ART (Antigen Rapid Test) individual maupun pemeriksaan di dokter-dokter umum.

Ia menjelaskan dengan vaksinasi mencapai 92%, kasus Omicron tidak terlalu berat dan fatal bagi yang kena. Sebanyak 99% warga yang terinfeksi karena penularan antarwarga di dalam negeri. Kasus impor hanya sekitar 1%.

"Setelah dua tahun berjalan, semua masyarakat sudah mengetahui bagaimana cara menghadapi Covid-19. Masyarakat tidak lagi panik kalau terinfeksi Covid-19. Sepanjang sudah divaksinasi penuh dan gejalanya ringan tidak perlu ke rumah sakit. Cukup makan obat dan istirahat di rumah. Kalau ada kesulitan dalam pernafasan baru dirujuk ke rumah sakit," kata Tommy, melalui kontak WhatsApp.

Tommy pernah berpengalaman menjadi relawan penanganan pandemi saat di Satgas Covid-19 Nasional di Tanah Air.

Di Singapura pemeriksaan Covid-19 bisa dilakukan warga sendiri di rumah dengan menggunakan Antigen Rapid Test (ART). Sekarang kit ART  bisa dibeli di apotik harganya sekitar 5 Dolar Singapura (Rp 55–60 ribu).

Setiap rumah tangga yang mau menerima tamu kalau sebelumnya dibatasi hanya lima orang dalam satu hari, mulai tanggal 25 Februari boleh beberapa kali menerima tamu tapi maksimal hanya lima orang sekali datang.

Singapura semakin bersiap untuk menganggap Covid-19 sebagai endemi. Namun Pemerintah tetap waspada dan akan memberikan informasi kalau terjadi mutasi Covid-19. Multi ministry task force Covid-19 tetap bekerja memonitor perkembangan Covid-19 di dunia.

Berdamai dengan virus Covid-19 menjadi tren di banyak negara di dunia. Dipelopori Amerika dan negara-negara Eropa. Tapi sejauh usaha itu belum menampakkan hasil siginifikan.

Data terbaru di AS Kamis (17/2), hari itu kasus positif 104 ribu sedangkan jumlah yang meninggal 3187 jiwa. Artinya, virus itu tetap berbahaya, apa pun variannya.

Berkaca pada kejadian itu pemerintan Indonesia sebaiknya berembuk dulu dengan para ahli kesehatan sebelum memutuskan pelonggaran pembatasan. Jangan buru-buru. Tunggu saja hasil uji coba negara-negara di dunia, terutama dua tetangga, Singapura dan Malaysia.

Tidak perlu bersikap "Loiaseng" istilah orang Bugis untuk sikap mau menonjol sendiri di tengah pergaulan dunia. Biarpun varian Omicron -- diklaim Kemenkes 90% yang melonjak di Tanah Air -- ringan, tetap tidak boleh dianggap enteng.

Apalagi dikatakan hanya berbahaya buat orang tua, komorbid, dan anak-anak yang belum divaksin. Keluarga Indonesia mana yang tidak memiliki semua unsur yang menjadi musuh Omicron itu?

Sementara dunia mengakui kecepatan penularan Omicron, satu terpapar, seluruh keluarga kena. Apalagi yang orang yang tanpa gejala.