Gerindra Pastikan Wapres Pengganti Gibran dari Parpol Pengusung Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, mekanisme penentuan wapres pengganti Gibran harus mengacu pada ketentuan konstitusi.

Ia pun meminta publik mencermati aturan yang mengatur mekanisme pengusulan calon wapres untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

"Anda baca konstitusi, sudah ada aturan," kata Habiburokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Aturan yang dimaksud Habiburokhman merujuk pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Habiburokhman juga mengingatkan agar jabatan wapres tidak dibiarkan kosong terlalu lama.

Menurutnya, keberadaan wapres penting untuk mendukung jalannya pemerintahan, terlebih terdapat sejumlah agenda kenegaraan yang membutuhkan peran wakil presiden.

"Jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan,"  pungkasnya.