Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan pimpinan MPR menerima surat tersebut untuk selanjutnya menjalankan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam hal ini, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
“Posisi kami sebagai pimpinan MPR adalah menerima surat itu untuk kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 8 Ayat (2), yaitu terkait bagaimana mengisi kekosongan Wakil Presiden,” kata HNW kepada wartawan, Jumat, 13 November 2026.
HNW menegaskan, konstitusi tidak mengatur kewenangan pimpinan MPR untuk menerima atau menolak pengunduran diri Wakil Presiden. Karena itu, ketika Wakil Presiden menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, proses selanjutnya harus berjalan sesuai mekanisme pengisian jabatan yang kosong.
“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” tegas HNW.
Lebih lanjut, HNW mengungkapkan pimpinan MPR telah membahas langkah awal untuk menindaklanjuti surat tersebut. Rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB.
Pertemuan itu akan membahas mekanisme lanjutan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
“Tadi rapat pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ungkapnya.
HNW berharap proses tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik bagi bangsa dan negara, sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
“Mudah-mudahan ini menghadirkan solusi yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi ketatanegaraan Indonesia,” pungkas HNW.
Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional oleh MPR RI. 
.jpg)
.jpeg)
2.jpg)
BERITA TERKAIT: