Polri Didesak Telusuri Aliran Data Hasil Penyadapan Presiden

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, pengungkapan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penangkapan para pelaku di lapangan, tetapi harus menjangkau pihak-pihak yang memesan, mengendalikan, hingga menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

“Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden ini tidak boleh kita pandang sebagai tindak pidana siber biasa. Kita harus mengungkap siapa sebenarnya pengguna atau user di balik tindakan ini. Siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan untuk kepentingan siapa informasi hasil penyadapan tersebut digunakan,” tegas Habib Aboe usai mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kamis, 12 November 2026.

Ia menilai penelusuran terhadap aliran data menjadi kunci untuk menentukan konstruksi hukum yang tepat. Sebab, perkara tersebut berpotensi memiliki dimensi hukum yang berbeda, mulai dari penyadapan ilegal, spionase, hingga dugaan tindak pidana makar.

“Untuk menentukan apakah ini sekadar penyadapan ilegal, tindakan spionase, atau bahkan makar, kuncinya ada pada siapa pengguna di balik operasi tersebut dan ke mana hasil sadapannya mengalir. Karena itu, Polri harus melakukan follow the data flow secara serius dan menyeluruh,” ujarnya.

Habib Aboe menjelaskan bahwa apabila penyadapan dilakukan oleh pihak pribadi dengan motif personal atau ekonomi, maka penanganannya dapat diarahkan pada ketentuan tindak pidana penyadapan ilegal dan UU ITE.

Namun, apabila terdapat keterlibatan pihak asing atau agen negara lain, perkara tersebut dapat berkembang menjadi tindakan spionase yang mengancam kedaulatan negara.

“Kalau ternyata pengguna atau pemesan data ini adalah pihak asing atau agen negara lain, maka persoalannya sudah jauh lebih serius. Ini bukan lagi sekadar kejahatan siber, tetapi dapat masuk dalam kategori spionase yang mengancam kedaulatan negara,” katanya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa apabila ditemukan bukti adanya kekuatan atau kepentingan politik tertentu yang menggunakan hasil penyadapan untuk menyerang, melemahkan, atau menjatuhkan Presiden yang sah, maka penyidik harus menguji secara cermat kemungkinan penerapan konstruksi pidana makar.

“Jika data hasil penyadapan ini ternyata digunakan oleh kekuatan atau kepentingan politik tertentu untuk menyerang, melemahkan, atau menjatuhkan Presiden yang sah, maka unsur-unsur pidana makar harus didalami. Tetapi semuanya harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi atau spekulasi,” ungkapnya.

Karena itu, Habib Aboe meminta Kapolri membuka secara transparan tujuan penyadapan dan ke mana informasi yang diperoleh para tersangka dialirkan.

“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” ujarnya.

Politisi tersebut juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari semangat Bhayangkara yang harus didukung, seraya mengingatkan bahwa pengungkapan perkara harus dilanjutkan hingga seluruh jaringan dan aktor di belakangnya terungkap.

“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.

Menurut Habib Aboe, penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, atau mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.

Ia pun mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.

“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya.