Mercy meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan penjelasan terbuka mengenai pengamanan sejumlah peserta aksi, termasuk jumlah mahasiswa yang diamankan, identitas, kondisi kesehatan, hingga status hukum mereka.
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi negara. Mahasiswa yang menyampaikan kritik tidak boleh diperlakukan sebagai musuh negara.
"Mahasiswa bukan musuh negara. Suara kritis adalah bagian dari kekuatan demokrasi. Aparat kepolisian harus mampu membedakan antara tindakan kriminal dengan penggunaan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Jangan sampai penegakan hukum justru menjadi instrumen pembungkaman kritik," tegas Mercy dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.
Ia mengingatkan, kebebasan berpendapat dijamin Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 serta diperkuat UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Mercy menegaskan, setiap peserta aksi yang diamankan harus memperoleh perlakuan manusiawi, kepastian status hukum, serta akses komunikasi dengan keluarga, pihak kampus, dan penasihat hukum. Mereka yang tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata dia, harus segera dibebaskan.
"Tidak boleh ada mahasiswa yang kehilangan akses komunikasi dengan keluarga, kampus, maupun penasihat hukumnya. Setiap orang yang diamankan harus diperlakukan secara manusiawi, memperoleh kepastian status hukum, dan mendapatkan akses bantuan hukum," ujarnya.
Mercy juga mendukung langkah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menelusuri keberadaan mahasiswa serta menyiapkan pendampingan hukum bagi mereka yang terdampak. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab melindungi keselamatan mahasiswa sekaligus menjaga kebebasan akademik dan ruang demokrasi.
"Kampus harus menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Tidak boleh ada intimidasi maupun tindakan kekerasan terhadap mahasiswa. Setiap dugaan tindakan represif aparat harus diperiksa secara objektif, transparan, dan akuntabel," lanjutnya.
Sebagai anggota Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum, Mercy mengingatkan bahwa kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan perusakan fasilitas umum maupun kekerasan tidak dapat dibenarkan. Namun, proses hukum harus dilakukan secara individual berdasarkan alat bukti yang sah, bukan dengan menggeneralisasi seluruh peserta demonstrasi.
"Kami tidak membenarkan kekerasan dari pihak mana pun. Tetapi tindakan segelintir orang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi seluruh gerakan mahasiswa. Negara harus hadir dengan pendekatan hukum yang adil, bukan pendekatan kekuasaan yang menimbulkan ketakutan," tegasnya.
Mercy pun meminta Kapolri dan Polda DIY melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan demonstrasi, termasuk memeriksa setiap dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat.
"Demokrasi tidak boleh hanya dirayakan dalam pidato, tetapi harus dihormati ketika rakyat menyampaikan kritik. Polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Karena itu, setiap tindakan kepolisian harus mencerminkan watak penegakan hukum yang humanis, profesional, dan berkeadilan," pungkas Mercy.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends mengecam dugaan represif aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta, Selasa, 10 November 2026. 
BERITA TERKAIT: