Dalam sebuah pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026, Yusril menjelaskan upaya Gibran akan sia-sia karena putusan MK maupun MA sudah bersifat final sehingga tidak ada lagi ruang untuk memperdebatkan substansi perkara yang sama melalui jalur hukum lain.
"Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ujar Yusril.
Bahkan, upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.
Yusril mengungkap dalam putusan MA, tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen, dan Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat Intervensi, sehingga ia tidak bisa mengajukan banding.
Sementara Kemendikdasmen disebut Yusril tidak mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan tersebut.
"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," tegasnya.
Karena itu, Yusril menegaskan rencana Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN tidak akan memberikan manfaat hukum lantaran materi perkara tersebut telah diputus MA.
"Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.
Gibran pada Kamis sore menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya berjuang membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya.
Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait rencana pengajuan PK ke MA.
"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah tidak ada gunanya. 
BERITA TERKAIT: