Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tercatat sebanyak 12 anggota DPR RI telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung usulan tersebut.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, meminta pimpinan DPR segera memproses usulan tersebut agar dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.
"Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya," kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Selasa, 10 November 2026.
Ia menjelaskan, pengajuan HMP merupakan hak konstitusional setiap anggota DPR, bukan hak eksklusif fraksi. Dengan demikian, usulan penggunaan hak tersebut dapat diajukan oleh anggota DPR secara perseorangan.
"Jadi saya sebagai anggota DPR RI, gitu ya, mengusulkan kepada pimpinan ya, untuk menggunakan hak menyatakan pendapatnya," ujarnya.
Yanuar menyebut, 12 anggota PKS yang telah menandatangani usulan tersebut termasuk dirinya. Selain itu, komunikasi juga telah dilakukan dengan hampir seluruh fraksi di DPR untuk membahas penggunaan hak konstitusional tersebut.
"Hampir ya, kami komunikasi dengan hampir semua fraksi. Mereka juga menyampaikan ke pimpinan tentang hak menyatakan pendapat ini," kata Yanuar.
Menurutnya, usulan HMP bukan merupakan agenda satu partai, melainkan agenda kelembagaan DPR yang perlu dibahas bersama. Karena itu, ia menyerahkan pembahasan mengenai tahapan selanjutnya kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
"Jadi biarlah pimpinan, dan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, yang kemudian merumuskan langkah berikutnya seperti apa," tandasnya.
Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI. 
BERITA TERKAIT: