Tulisan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yanuar mengatakan, aspirasi tersebut tidak sempat disampaikan melalui interupsi dalam sidang paripurna.
“Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham,” kata Yanuar kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Ia menegaskan, penyampaian aspirasi itu berkaitan dengan hak konstitusional anggota DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat. Yanuar mengaku telah menandatangani usulan tersebut dan meminta pimpinan DPR memprosesnya ke tahap berikutnya.
“Saya sudah bertanda tangan karena saya merasa nalar kewarasan publik kita sebagai rechtstaat, negara hukum ini diuji,” ujarnya.
Yanuar juga mengungkapkan, dorongan agar Gibran mundur atau dimundurkan disebutnya berasal dari aspirasi konstituen di daerah pemilihannya, Banyumas-Cilacap. Aspirasi itu, kata dia, diserap ketika turun reses dan berdialog dengan warga.
“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur. Atau kalau nggak mau mundur ya dimundurkan,” tuturnya.
Ia menyebut, aspirasi tersebut berkaitan dengan peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, Yanuar menilai aspirasi warga perlu disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme konstitusional di DPR.
“Jadi kami sebagai anggota DPR dan saya juga sekarang ditugaskan oleh fraksi di BAM (Badan Aspirasi Masyarakat), tentu aspirasi itu harus kita angkat dan kita perjuangkan,” tandasnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menjelaskan alasan membawa kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” yang viral di media sosial. 
BERITA TERKAIT: