Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Grace Natalie memberikan penjelasan terbuka mengenai statusnya dalam kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus posisinya sebagai Komisaris Independen Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Terlebih, pada Senin 9 November 2026, PSI menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka dari jabatan maupun aktivitas kepartaian mereka.
Keputusan tersebut disertai penegasan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.
Menurut KAMAKSI, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Grace Natalie untuk memberikan keteladanan dalam hal konsistensi, transparansi, dan komitmen terhadap profesionalisme.
"Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda. Ketika kader lain memilih mundur dari kepengurusan partai demi fokus menjalankan tugas kenegaraan, sementara status Grace Natalie sebagai pengurus PSI dan Komisaris Independen MIND ID masih menjadi pertanyaan, maka persoalan ini harus dijawab secara terbuka," kata Joko dalam keterangannya, Senin 9 November 2026.
"Ini bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan, integritas jabatan, dan kepercayaan publik. Jabatan komisaris BUMN bukan tempat untuk mempertahankan kepentingan politik," sambungnya.
Menurut Joko, apabila memang masih aktif sebagai pengurus PSI, Grace Natalie sebaiknya secara legowo melepaskan kursi Komisaris MIND ID. Jangan mempertahankan dua kepentingan yang berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola.
KAMAKSI mengingatkan bahwa pada Juni 2024, Grace Natalie pernah menyatakan dirinya sudah tidak aktif dan tidak lagi berada dalam struktur PSI setelah mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden.
Namun, munculnya kembali nama Grace Natalie dalam pemberitaan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI periode 2025-2030 menimbulkan pertanyaan mengenai status organisasi yang sesungguhnya.
KAMAKSI meminta Grace tidak memberikan jawaban normatif. Publik membutuhkan kejelasan mengenai keputusan pemberhentian, pengunduran diri, atau status nonaktif tersebut.
"Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat dan menjalankan fungsi kepengurusan, jangan berlindung di balik istilah nonaktif. Transparansi harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan," lanjut Joko.
Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 55 PP Nomor 23 Tahun 2022 yang melarang anggota komisaris BUMN menjadi pengurus partai politik. Karena itu, persoalan status Grace perlu ditangani secara serius dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Polemik rangkap jabatan dan konsistensi komitmen terhadap tata kelola perusahaan negara kembali menjadi sorotan. 
BERITA TERKAIT: