Wasekjen Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan selama ini perkara tersebut masih berada pada tataran pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan sistem LIMS.
"Namun, jika elemen politik tingkat tinggi dan niat menggulingkan atau melemahkan pemerintahan terbukti, maka ini bukan lagi skandal kepolisian biasa, melainkan skandal politik yang berpotensi masuk kategori makar," kata Didik lewat akun X miliknya, Senin, 9 November 2026.
Jika penyidikan kelak membuktikan bahwa operasi LSP bukan sekadar penyalahgunaan alat negara oleh oknum polisi, melainkan bagian dari skema yang melibatkan sosok besar dengan tujuan memetakan, mengganggu, atau bahkan mengganti kekuasaan, maka konsekuensi hukum dan politiknya jauh lebih berat.
Secara hukum, penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar penegakan hukum sudah merupakan pelanggaran serius. Jika ditambah dengan niat untuk menjatuhkan atau melemahkan pemerintahan yang sah, maka unsur makar menjadi relevan.
"Sebaliknya, selama bukti belum diajukan di penyidikan atau pengadilan, semua narasi tentang sosok besar dan motif mengganti kekuasaan tetap merupakan spekulasi," tegasnya.
Selanjutnya, yang akan menentukan apakah kasus ini berhenti sebagai pelanggaran prosedur atau naik menjadi skandal politik dan potensi makar adalah hasil penyidikan yang transparan dan akuntabel.
Jika ada sosok besar di belakangnya dan motifnya benar-benar mengganti kekuasaan, maka ini adalah perkara yang tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat Bareskrim.
"Ia menuntut kejelasan politik sekaligus ketegasan hukum. Jika tidak ada bukti yang mengarah ke sana, maka spekulasi harus berhenti di tempatnya," pungkasnya.
Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah jenderal Polri lainnya berpotensi berubah drastis jika terbukti melibatkan sosok besar di belakangnya dengan motif mengganti atau mengganggu kekuasaan. 
BERITA TERKAIT: