Aksi tersebut menjadi ajang konsolidasi elemen umat Islam untuk menyampaikan kegelisahan terhadap kondisi bangsa sekaligus memberikan peringatan keras agar pemerintah serius membenahi persoalan kebangsaan, terutama terkait penegakan hukum dan pengelolaan kekayaan negara.
Sejumlah ormas Islam yang terlibat dalam aksi tersebut antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI), PP Muhammadiyah, PP Persatuan Islam (Persis), PERTI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Wahdah Islamiyah, dan PP Al Irsyad.
Aksi ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh Islam, di antaranya KH Bachtiar Nasir, Prof. Jimly Asshiddiqie, Said Didu, Tamsil Linrung, Munarman, Ustaz Fadlan Papua, Ustaz Zaitun Rasmin, serta Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan utama yang disebut sebagai Lima Tuntutan Rakyat.
Pertama, rakyat bersatu bela Indonesia. Kedua, rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa. Ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara.
Keempat, rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelima, rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten.
Lima tuntutan tersebut mencerminkan keresahan elemen masyarakat terhadap arah pengelolaan negara, khususnya menyangkut kedaulatan ekonomi, penguasaan sumber daya nasional, serta penegakan hukum yang dinilai harus berlaku adil tanpa pandang bulu.
Panitia pelaksana menjelaskan, aksi ini dilatarbelakangi oleh kondisi bangsa yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan terusiknya akal sehat masyarakat.
Pemilihan Masjid Agung Al Azhar sebagai lokasi kegiatan juga memiliki makna simbolis. Tempat tersebut dipandang sebagai salah satu pusat perjuangan dan dakwah umat Islam yang memiliki sejarah dalam menyuarakan persoalan kebangsaan.
Menurut panitia, umat Islam memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk menyikapi berbagai persoalan yang dianggap menyimpang dari cita-cita bernegara. Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian agar perjalanan bangsa tetap berpijak pada konstitusi, keadilan, dan kepentingan rakyat.
Selain persoalan oligarki dan penguasaan aset negara, panitia juga menyinggung dugaan penyadapan massal oleh oknum Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, serta tokoh-tokoh lainnya.
Isu tersebut dinilai menambah kegelisahan masyarakat dan memperkuat urgensi penegakan hukum serta pengawasan terhadap aparat negara.
Panitia menegaskan, dugaan tersebut harus menjadi perhatian serius agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Lebih jauh, Aksi Rakyat Bela Indonesia di Al Azhar disebut bukan gerakan yang berdiri sendiri. Kegiatan tersebut merupakan konsolidasi awal untuk menghimpun kekuatan umat Islam dan elemen masyarakat yang lebih luas.
Bahkan, panitia telah menyampaikan rencana untuk menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pekan berikutnya.
“Ini baru konsolidasi awal menuju Aksi Sejuta Umat Bela Indonesia di Monas pekan depan dalam rencana,” demikian panitia pelaksana.
Rencana tersebut menandai upaya para penggagas aksi untuk memperluas konsolidasi masyarakat dalam menyuarakan tuntutan terkait kedaulatan bangsa, keadilan ekonomi, dan penegakan hukum di Indonesia.
Ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Minggu, 8 November 2026. 
BERITA TERKAIT: