Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Ia melakukannya menjelang Hari Pahlawan 10 November, sekaligus tidak jauh dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usai berziarah, Hasto mengungkapkan bahwa ziarah ini dilakukan secara khusus menyongsong momentum Hari Pahlawan guna meneguhkan kembali spirit awal pendirian Republik Indonesia.

"Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan untuk menggelorakan kembali bahwa Republik Indonesia ini dibangun dengan cita-cita besar untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang berdaulat, yang berpihak kepada rakyat marhaen, rakyat yang tertindas, yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu, 7 November 2026.

Politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, kemerdekaan Indonesia ditebus dengan tetesan darah serta pengorbanan teramat besar dari para pahlawan kusuma bangsa.

Oleh karena itu, pengorbanan luhur tersebut pantang disia-siakan dan harus diterjemahkan ke dalam tata kelola pemerintahan yang berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat.

"Pengorbanan ini tidak boleh disia-siakan dan harus dijabarkan dalam suatu tata pemerintahan negara di mana seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil harus diupayakan untuk mewujudkan seluruh cita-cita proklamasi," kata Hasto.

Di depan pusara Sang Putra Fajar, Hasto mengaku turut memanjatkan doa khusus agar bangsa Indonesia dijauhkan dari anasir-anasir kekuasaan yang manipulatif dan menyimpang dari rel moralitas.

Hasto pun mengingatkan seluruh pejabat publik di Tanah Air agar tidak terjebak pada syahwat kekuasaan pribadi maupun kelompok. Makna kekuasaan yang sejati, kata dia, adalah pengabdian yang berakar pada norma-norma luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Keteladanan dari moral, etika, menjunjung tinggi hukum, dan berjuang bagi keadilan serta kemakmuran rakyat, itu seharusnya yang menjadi pegangan seluruh pejabat negara," demikian Hasto.