Praktik peretasan yang turut menyandera pimpinan ormas, awak media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga tokoh politik ini dinilai pengamat politik dan kebijakan, Mohammad Anas RA sebagai ancaman nyata bagi ruang kebebasan demokrasi di Indonesia.
Anas memetakan ada tiga peta kepentingan utama di balik operasi intelijen gelap tersebut. Pertama kepentingan geopolitik internasional di mana posisi strategis Indonesia dalam komoditas energi, pangan, dan rantai pasok global menjadikan informasi arah diplomasi serta negosiasi perdagangan luar negeri Presiden Prabowo sebagai sasaran vital spionase.
"Dalam situasi seperti ini, keamanan komunikasi kepala negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat ditawar. Informasi strategis mengenai arah diplomasi, negosiasi perdagangan, dan kebijakan luar negeri merupakan aset penting negara," ucap Anas kepada RMOL, Kamis, 5 November 2026.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden perlu ditangani secara serius karena motifnya bisa melemahkan posisioning Indonesia.
Selanjutnya ada kepentingan korporasi di balik operasi intelijen gelap tersebut. Kebijakan sistem perekonomian dan penataan ulang ekspor-impor oleh pemerintah disinyalir memicu perlawanan dari entitas bisnis tertentu yang merasa dirugikan.
"Kebijakan pengetatan regulasi, perubahan perizinan, pengawasan komoditas, maupun penataan rantai pasok bisa menimbulkan respons dari kelompok bisnis yang terdampak dirugikan, ini terjadi jika motifnya koorporasi ingin mengambalikan kebijakan yang lebih menguntungkan, " ucap Anas.
Kepentingan politik tertentu juga sangat kental dalam skandal ini. Terlebih dinamika politik pasca-gelombang demonstrasi Agustus 2025, letupan issu patahan sejarah dan pemilu lebih cepat sebelum 2029, Vidio viral ajakan Saiful Mujani menggulingkan prabowo serta munculnya diskursus penataan kekuasaan di ruang publik mengindikasikan adanya pergerakan elemen tertentu yang kecewa terhadap kebijakan presiden.
"Jika motifnya adalah pengambil alihan kekuasaan, maka gejolak politik akan terus berlangsung," tegasnya.
Mohammad Anas RA yang juga Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia menduga ketiga kepentingan tersebut memungkinkan berkolaborasi menggunakan sumber daya yang mereka miliki.
"Saya menilai bahwa ketiganya bisa dilakukan oleh masing masing kepentingan bahkan bisa saling berkolaborasi menggunakan sumberdaya yang dimiliki jika kepentingannya satu tujuan tentu Mabes Polri, BIN dan stakholder pemerintah akan menemukan benang merahnya, kita tunggu saja," tandasnya.
.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dinilai sebagai bentuk konspirasi politik dan tindakan sabotase dari dalam lingkaran Istana Negara untuk melemahkan kedaulatan negara. 
.jpeg)
_(1).jpg)
BERITA TERKAIT: