Dalam pertemuan ini, keduanya membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan ruang fiskal Jakarta, beasiswa pendidikan LPDP Jakarta, hingga obligasi daerah.
"Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan. Termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LPDP, kemudian pemenuhan ruang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan, dan juga obligasi," ujar Pramono.
Terkait rencana penerbitan obligasi daerah, Pramono menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepenuhnya akan mengikuti arahan dan keputusan dari pemerintah pusat.
"Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Apa pun putusan itu, tentunya kami akan mengikuti itu," katanya.
Melalui akun media sosial resmi Instagram, @pramonoanungw, Pramono juga menyampaikan hasil diskusinya dengan Menteri Keuangan, termasuk terkait rencana pembangunan Jakarta ke depan.
Pembangunan tersebut dilakukan melalui dukungan APBN yang diprioritaskan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta.
"Terima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Pusat. Bismillah, semoga kolaborasi ini bisa segera terwujud dan membawa manfaat nyata bagi warga Jakarta," tandas Pram.
BERITA TERKAIT: