Komunikasi Antar Parpol, PKS Buka Peluang Angket Ijazah Gibran

Selain itu, PKS juga membuka kemungkinan penggunaan hak angket di DPR, meski belum menentukan sikap final.

Demikian diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

“Posisi sekarang kita sedang berkomunikasi dengan beberapa partai, mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat,” kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, langkah PKS tersebut sesuai arahan Presiden PKS Ahmad Al-Muzamil Yusuf agar partai mendengarkan aspirasi masyarakat. 

Mardani mengaku baru saja bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat di kantor DPP PKS yang mengangkat persoalan tersebut.

“Arahan dari Presiden Ahmad Al-Muzamil Yusuf, PKS wajib dengar suara masyarakat. Barusan tadi saya di DPP bertemu dengan banyak sekali elemen yang mengangkat masalah ini,” ujarnya.

Menurut Mardani, elemen masyarakat yang ditemuinya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki landasan hukum yang kuat sehingga persoalan yuridis dianggap telah selesai. Namun, ia menyebut polemik tersebut kini berkembang ke ranah politik.

“Karena mereka menilai keputusan MK punya landasan-landasan hukum yang kuat sehingga masalah yuridis selesai, sekarang masalah politis,” tutur Mardani.

Ia juga menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid telah mengingatkan pentingnya komunikasi dalam menyikapi persoalan tersebut.

Terkait kemungkinan penggunaan hak angket di DPR, Mardani menyebut mekanisme tersebut membutuhkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.

“Untuk angket kan 25 anggota lebih dari satu fraksi. Nah, kami lagi coba lihat,” kata Mardani.

Meski demikian, Mardani menegaskan PKS belum memutuskan apakah akan mendorong hak angket untuk menyikapi polemik ijazah Gibran. Menurutnya, partai akan terlebih dahulu melihat perkembangan komunikasi politik dengan sejumlah pihak.

“Tentu satu per satu, yang sekarang ini kita coba komunikasi politik terlebih dahulu, karena bagaimanapun keputusan MK tidak bisa dianggap angin lalu, begitu,” ujar Mardani.

Saat kembali ditanya apakah hak angket menjadi arah langkah PKS, ia menegaskan masih ada sejumlah opsi yang dipertimbangkan.

“Tentu opsinya ada banyak. Nah, kita lihat hasil dari komunikasi, baru PKS akan menyatakan sikap,” pungkasnya.