Menurut Komaruddin, aksi mahasiswa dan mahasiswa dalam mengemukakan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Terlebih, rakyat Indonesia sudah merasakan bagaimana selama dua tahun terakhir kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Penilaian itu sudah terekspresi lewat demo-demo di ribut-ribut di mana-mana, jadi saya tidak usah komentar, Anda bisa lihat sendiri kan? Dan termasuk kau sendiri merasakan apa yang ada hari ini, itu yang penting,” kata Komaruddin kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Oktober 2026.
Atas dasar itu, Komaruddin enggan berkomentar terlalu jauh mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP itu pun kembali menegaskan bahwa rakyat Indonesia bisa menilai sendiri bagaimana pemerintah hari ini.
“Kalau saya ini politisi, apalagi orang di luar pemerintah. Kalau saya ngomong pasti dibilang, "Ah itu kan lawan oposisi, jadi ngomong." Jadi biarlah rakyat yang menilai,” pungkasnya.
Pada Selasa kemarin, 20 Oktober 2026, ribuan mahasiswa hingga masyarakat sipil menggelar demonstrasi di sejumlah titik, mulai dari Kalimantan, Yogyakarta, Bandung, hingga Jakarta. Massa menyuarakan berbagai evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Salah satunya di Jakarta, mahasiswa dan masyarakat sipil membawa lima tuntutan aksi yakni;
Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan untuk pulihkan ekosistemnya.
1. Membenahi tata kelola kebijakan ekonomi untuk memberantas ketimpangan sosial yang sampai hari ini masih terjadi.
2. Menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi.
3. Memberantas KKN yang semakin mengkhawatirkan.
4. Menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang mengabdi kepada rakyat.
Aksi massa di sejumlah daerah hingga Jakarta terkait evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, direspons Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun. 
BERITA TERKAIT: