Temuan itu tercatat dalam pemetaan persepsi masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dirilis Indonesia Political Survey & Consulting (Indopol Survey).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Survey & Consulting, Ratno Sulistiyanto mengatakan, penilaian terhadap kinerja dan popularitas pejabat pemerintah merupakan dua indikator berbeda yang perlu dibaca secara proporsional.
“Popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan persepsi kinerja. Figur yang paling dikenal masyarakat belum tentu menjadi figur yang dinilai paling baik kinerjanya,” kata Ratno dikutip dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Oktober 2026.
Pada kategori menteri dengan persepsi kinerja terbaik, Amran meraih 34,2 persen. Posisi berikutnya ditempati Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 11,7 persen dan Menpora Erick Thohir sebesar 9,2 persen.
Sementara itu, Bahlil memimpin kategori pejabat negara paling dikenal dengan 23,3 persen, disusul Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebesar 20,5 persen dan Erick Thohir 17,9 persen.
“Persepsi publik perlu dilihat berdasarkan indikator yang diukur. Tingkat pengenalan terhadap seorang pejabat berbeda dengan penilaian masyarakat atas pelaksanaan tugas dan kepemimpinannya,” ujar Ratno.
Dalam kategori menteri paling komunikatif menjelaskan kebijakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperoleh 34,8 persen, diikuti Menkomdigi Meutya Hafid sebesar 15,4 persen dan Amran 11,4 persen.
Adapun Teddy Indra Wijaya menempati posisi teratas sebagai pejabat negara yang dinilai paling tegas dengan 42,2 persen, disusul AHY sebesar 16,3 persen.
Pada kategori menteri yang dipersepsikan paling dekat dengan anak muda, AHY memperoleh 28,7 persen, diikuti Erick Thohir sebesar 15,3 persen dan Teddy Indra Wijaya 13,3 persen.
Sementara itu, Menkomdigi Meutya Hafid menjadi figur menteri perempuan paling menonjol dengan 29,6 persen. Meutya juga memimpin kategori menteri yang dinilai paling meyakinkan ketika tampil di forum internasional dengan 21,8 persen.
Pemetaan Indopol Survey turut menyoroti pengenalan publik terhadap sejumlah program pemerintah. Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan yang paling banyak disebut secara spontan, yakni 41,7 persen.
Sebaliknya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut oleh 5 persen responden, Sekolah Rakyat 1 persen, dan Cek Kesehatan Gratis hanya 0,1 persen dalam pertanyaan mengenai kebijakan yang pertama kali terlintas di ingatan responden.
“Pengenalan terhadap program pemerintah belum merata. Namun, tingkat pengenalan tidak bisa langsung disamakan dengan kepuasan masyarakat atau keberhasilan pelaksanaannya,” kata Ratno.
Menurutnya, evaluasi pemerintahan perlu memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata popularitas figur atau seberapa dikenal suatu program. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, kata dia, efektivitas program prioritas, ketepatan sasaran, kualitas layanan, serta komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan.
Survei Nasional Dua Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner daring terhadap 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, yang berdomisili di 38 provinsi dan memiliki akses internet.
Pengumpulan data dilakukan pada 13-17 Oktober 2026. Sampel direkrut melalui iklan digital, jaringan koordinator provinsi, dan panel responden Indopol, dengan teknik
quota sampling berdasarkan provinsi, jenis kelamin, dan kelompok usia. Adapun margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
BERITA TERKAIT: