Elektabilitas Prabowo Versi PPI dan SMRC Jomplang, Ini Penjelasan IPS

Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS), Tri Andika, menilai disparitas tersebut perlu dicermati dengan melihat perbedaan metodologi pengumpulan data yang digunakan masing-masing lembaga.

Dalam sepekan terakhir, PPI merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mencapai 65,4 persen, dengan elektabilitas Presiden berada di angka 31,6 persen. 

Sementara itu, temuan SMRC justru menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas dengan elektabilitas 35,5 persen, sedangkan Prabowo tercatat hanya 9,8 persen.

Tri Andika menilai tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo sebagaimana tergambar dalam survei PPI masih masuk akal. 

Terlebih, memasuki tahun kedua pemerintahan, sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat di daerah dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah.

"Di tengah gempuran opini publik, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terbilang cukup tinggi dan masuk akal. Masyarakat di daerah merasakan langsung bantalan subsidi di tengah tekanan ekonomi global, mulai dari subsidi BBM Pertalite, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Sekolah Rakyat," kata Tri Andika dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Oktober 2026.

Selain faktor program pemerintah, Tri menyoroti perbedaan teknik wawancara yang digunakan kedua lembaga survei. Menurutnya, survei dengan metode wawancara tatap muka seperti yang diterapkan PPI memiliki keunggulan dalam menggali jawaban responden secara langsung.

Sebaliknya, survei SMRC tercatat lebih banyak menggunakan wawancara melalui sambungan telepon, yakni terhadap 1.013 dari total 1.213 responden.

"Survei berbasis telepon memiliki karakter tersendiri, terutama terkait tingkat respons (response rate), profil demografi responden, hingga kedalaman jawaban. Karakter ini tentu tidak selalu sebanding dengan wawancara tatap muka secara langsung," paparnya.

Tri juga mempertanyakan klaim penurunan elektabilitas Prabowo yang cukup drastis dalam hasil survei SMRC. 

Berdasarkan data yang disorotnya, elektabilitas Presiden disebut merosot hampir 19 poin dalam kurun waktu sekitar empat bulan, dari 33,3 persen ke kisaran 14,5 persen. 

Menurut Tri, perubahan sebesar itu tidak lazim terjadi pada seorang presiden petahana tanpa adanya peristiwa luar biasa yang dapat menjelaskan pergeseran dukungan tersebut.

"Pergeseran elektoral sebesar itu membutuhkan penjelasan kausalitas yang kuat. Tidak cukup jika hanya diasosiasikan secara sederhana dengan fluktuasi kepuasan publik," kata dia.