Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan perubahan itu terlihat dari pesan Prabowo yang semakin menekankan persatuan nasional, stabilitas politik, dan kolaborasi lintas kepemimpinan.
Sebelum menjadi presiden, Prabowo cenderung berkomunikasi secara meledak-ledak. Kini, ia lebih menonjolkan kejelasan program dan retorika persatuan, meski efektivitas komunikasi pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala.
Menurut Jamiluddin, lemahnya koordinasi antarkementerian dan pernyataan pejabat yang tidak sinkron masih memicu polemik. Selain itu, terdapat kesenjangan antara narasi optimisme pemerintah dan realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Jika komunikasi hanya fokus pada klaim keberhasilan sementara daya beli masyarakat tertekan, publik akan merespons secara kritis. Publik bisa saja menilai klaim keberhasilan itu hanya isapan jempol,” ujarnya, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat orkestrasi komunikasi melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Namun, komunikasi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah, melainkan juga kebutuhan informasi publik.
“Jadi, agar orkestrasi pesan dapat diwujudkan maka Bakom dan badan komunikasi pemerintah lainnya harus sama-sama menggunakan pendekatan bottom up, bukan top down,” tegas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Menurutnya, sistem komunikasi nasional diperlukan untuk menghubungkan arus informasi dari pusat ke daerah sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dengan begitu, komunikasi publik dapat berjalan dua arah.
BERITA TERKAIT: