Pengamat politik Nurul Fatta menilai, baik partai pengusung, partai koalisi, maupun partai non-koalisi, belum menunjukkan pembelaan tegas terhadap Gibran.
“Kesimpulannya jelas, baik partai pengusung, partai koalisi, maupun non-koalisi, tidak ada yang secara tegas membela Mas Gibran. Standing position mereka tampaknya berpihak pada Prabowo, dengan logika sederhana saja, jika Gibran digoyang, pemerintahan Prabowo ikut goyang,” kata Fatta kepada RMOL, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurutnya, sikap yang cenderung netral itu dapat dibaca sebagai upaya partai-partai membangun jarak politik dengan Gibran sekaligus mengantisipasi dinamika yang berpotensi memengaruhi pemerintahan Prabowo.
Partai-partai tersebut, kata Fatta, tampak memilih tidak secara terbuka membela Gibran, tetapi juga belum mengambil langkah politik untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia tidak menutup kemungkinan sikap diam itu didasari kalkulasi politik masing-masing partai atau keputusan untuk menunggu perkembangan situasi.
“Kalau angin menuju pemakzulan, tampaknya semua partai juga mengarah ke sana. Tetapi ketika hampir semuanya diam dengan nada yang seragam, kok rasa-rasanya sulit kita baca sebagai kebetulan,” ujarnya.
Sikap tersebut membuat posisi partai-partai terhadap Jokowi dan Gibran mulai terbelah. Sebagian dinilai terang-terangan meninggalkan Gibran sebagai representasi politik Jokowi, sementara sebagian lainnya mulai mengambil jarak secara perlahan.
Di tengah kecenderungan itu, Nurul menyebut hanya relawan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang secara konsisten terlihat membela Gibran selama proses persidangan hingga putusan MK dibacakan.
“Lalu siapa yang membela? Selama persidangan hingga putusan ditetapkan, hanya relawan Jokowi dan sebuah partai yang sedang berusaha menjadi partai besar. Siapa lagi kalau bukan PSI. Partai Gajah inilah yang die hard membela Gibran, sementara yang lain mundur alon-alon,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: