Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pembayaran tidak bisa langsung dilakukan tanpa pencocokan data fisik di lapangan. Pemerintah harus memastikan seluruh pembangunan fisik KDMP yang menjadi dasar pembiayaan telah tervalidasi dan sesuai ketentuan.

“Dalam proses membayar ini, kita cari cara memverifikasinya. Tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah tervalidasi. Ada kementerian/lembaga yang perlu memantau di lapangan, ada desa tempat itu dibangun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Kendati demikian, Suahasil memastikan alokasi dana cicilan tersebut sudah siap dan telah dianggarkan sejak awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Untuk KDKMP ini sudah ada anggarannya sejak pertama APBN masuk ke 2026. Jadi pasti dibayar. APBN kita selalu fleksibel,” tegasnya.

Skema pembiayaan KDMP sendiri melibatkan lintas lembaga, mulai dari PT Agrinas Pangan Nusantara, Kementerian Koperasi, hingga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pelibatan KSSK dilakukan mengingat penyaluran pembiayaan bersumber dari perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Apakah KSSK memantau ini? Tentu. Di KSSK ada Kemenkeu, BI, OJK, LPS, hingga Danantara yang notabene pemilik Bank Himbara. Keberadaan Danantara membuat pemantauan ini komplit,” jelas Suahasil.

Berdasarkan data Kemenkeu, pemerintah diperkirakan harus membayar cicilan perdana pembiayaan KDMP sebesar Rp37,7 triliun yang mencakup pokok dan bunga kredit. Namun hingga kini, pencairan masih menanti penyerahan dokumen tagihan resmi dari konsorsium Bank Himbara.