Hal itu mengemuka dalam webinar nasional Global Insight Forum (GIF) bertajuk “Di Balik Narasi Perdamaian: Apa Makna Board of Peace bagi Posisi Geopolitik Indonesia?”, Sabtu, 14 Februari 2026. Kegiatan diikuti ratusan akademisi, mahasiswa, dan pemerhati hubungan internasional.
Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, menegaskan bahwa Indonesia memang memiliki ruang untuk memperjuangkan isu strategis, terutama Palestina. Namun ia mengingatkan, struktur awal BoP menunjukkan dominasi Amerika Serikat dan Israel yang bergabung lebih dulu.
“Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konfigurasi kekuasaan yang tidak transparan. Jika kepentingan nasional diabaikan, Indonesia harus berani mengambil sikap tegas,” ujarnya.
Senior Fellow GIF, Chandra Purnama, menilai BoP berpotensi menjadi model multilateralisme baru yang selektif dan sarat kepentingan kekuatan besar.
Menurutnya, jika pengaruh hanya terkonsentrasi pada aktor tertentu, maka hukum internasional bisa bergeser ke arah politik kekuasaan.
“Indonesia sebagai middle power harus memperkuat otonomi strategis dan memimpin konsolidasi negara-negara Global South,” tegasnya.
Dari perspektif realisme politik, Faisal Nurdin Idris menyebut keputusan Indonesia sebagai langkah pragmatis untuk mengamankan posisi di tengah konstelasi global. Namun ia mengingatkan, Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar.
“Negara memang bertindak berdasarkan kepentingan. Tapi Indonesia harus memainkan peran strategis, bukan bandwagoning,” katanya.
Ia juga menyinggung rencana kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian yang berpotensi meningkatkan profil global, namun harus disertai kalkulasi risiko yang ketat.
Peneliti kebijakan internasional Innayathul Fitrie mengungkapkan, media global memberikan respons beragam. Sejumlah media Barat menilai langkah Indonesia berisiko dan bisa menempatkan Jakarta dalam agenda kekuatan besar. Namun media kawasan Asia melihatnya sebagai peluang memperkuat pengaruh global.
“Publik internasional akan menagih konsistensi Indonesia, terutama dalam dukungan nyata terhadap Palestina,” ujarnya.
Moderator diskusi, Aan Fatwa, menegaskan keberhasilan langkah ini bergantung pada transparansi pendanaan, kejelasan mandat, serta pengawasan publik.
“Diplomasi tidak boleh elitis. Harus terbuka dan melibatkan masyarakat sipil agar tetap sejalan dengan prinsip bebas aktif,” katanya.
Para narasumber sepakat, BoP bisa menjadi game changer bagi diplomasi Indonesia. Namun tanpa strategi jelas dan konsensus nasional, keanggotaan ini justru berpotensi menghadirkan tekanan geopolitik baru.
GIF merekomendasikan pemerintah memperkuat kepemimpinan di Global South, menjaga multilateralisme berbasis hukum internasional, serta melakukan monitoring ketat terhadap implementasi peran Indonesia.
Keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) dinilai bukan sekadar langkah diplomasi biasa. Di balik narasi perdamaian tersimpan dinamika kekuatan besar yang bisa menjadi peluang sekaligus jebakan geopolitik. 
BERITA TERKAIT: