Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai posisi BNPB yang hanya berada di pusat justru menyulitkan lembaga tersebut dalam memperoleh gambaran riil kondisi kebencanaan di lapangan.
Ia menyinggung pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyebut situasi bencana di Sumatra hanya tampak mencekam di media sosial.
“Bisa jadi karena beliau tidak mendapatkan informasi yang valid dari lapangan. Kenapa informasinya tidak valid? Karena BNPB ini kan hanya ada di pusat,” kata Sugiat dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025.
Tak hanya soal akses informasi, Sugiat juga mengungkapkan persoalan lain. Selama ini, institusi penanganan bencana di daerah tidak berada dalam satu komando dengan BNPB.
“Di kabupaten dan kota, mereka tunduk kepada bupati dan wali kota. Di provinsi, tunduk kepada gubernur. Bukan ke BNPB,” ujar Legislator Gerindra itu.
Karena itu, Sugiat mendorong agar ke depan BNPB memiliki perwakilan hingga tingkat provinsi bahkan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh informasi terkait situasi dan kondisi bencana dapat dilaporkan secara detail dan akurat ke BNPB pusat.
“Bagaimana mungkin BNPB bisa membuat kebijakan yang tepat kalau informasi yang diterima saja tidak valid,” tegas Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Utara III tersebut.
Sugiat juga mengingatkan negara untuk serius mempelajari seluruh aspek kebencanaan, mengingat posisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam.
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan langkah komprehensif, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan anggaran, hingga program pelatihan penanganan bencana.
“Bukan hanya untuk institusi penangan bencana, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik itu banjir, gempa bumi, maupun letusan gunung berapi,” ujarnya.
Lebih jauh, Sugiat menegaskan rentetan bencana yang terjadi belakangan ini—khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh—harus menjadi pelajaran serius bagi semua pihak.
“Bangsa ini harus belajar. Begitu banyak bencana terjadi dengan skala luas dan kerusakan yang sangat masif. Negara harus memberi perhatian yang sangat serius,” pungkasnya.
Pimpinan Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini dinilai tak cukup hanya bercokol di pusat, tetapi perlu memperluas kekuatan hingga ke daerah-daerah rawan bencana di seluruh Tanah Air. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: