Utang Kereta Cepat Tanggung Jawab Jokowi and the Gank

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>

LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Senin, 13 Oktober 2025, 01:15 WIB

Utang Kereta Cepat Tanggung Jawab Jokowi and the Gank

Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan di depan kereta Whoosh. (Foto: KAI)

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat yang dinamai Whoosh sudah sangat tepat.

BERITA TERKAIT:

Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Senin 13 Oktober 2025.

Buni Yani menegaskan utang segunung proyek kereta cepat merupakan murni tanggung jawab mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sudahlah ini tanggung jawabnya Jokowi, Luhut, and the gang," kata Buni Yani.

Buni Yani mengaku tidak ingin kebodohan yang diperbuat pemimpin sebelumnya dibebankan kepada rakyat.

"Jangan timpakan dosa dan kebodohan mereka ke rakyat," sambungnya.

Diketahui, proyek kereta cepat mengalami pembengkakan nilai proyek dari 6,07 miliar dolar AS menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7 persen-3,8 persen dengan tenor hingga 35 tahun.

Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60 persen melalui PT Pilar Sinergi BUMN, sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.