Hanya 34 dari 8.583 SPPG Miliki Sertifikat Higiene-Sanitasi

Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyadari adanya celah pengawasan dan pengelolaan manajerial pada program MBG. Hasil random check Kedeputian III KSP menemukan masih ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memahami serta menerapkan SOP keamanan pangan. 

Merujuk pada catatan Kemenkes menyebut, Qodari menyebut dari 1.379 SPPG yang diperiksa, hanya 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan lebih sedikit lagi, yakni 312 SPPG, yang benar-benar menjalankannya. 

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” tegas Qodari di Jakarta, Senin, 22 September 2025. 

Lebih lanjut ia mengungkap bahwa dari total 8.583 SPPG per 22 September 2025, hanya 34 yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.

Untuk itu, Qodari menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar higienitas sebagai upaya pencegahan keracunan massal yang beberapa kali terjadi dalam pelaksanaan program MBG. 

“SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” kata Qodari.

Sementara asesmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat, puncak kasus keracunan MBG terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Faktor penyebab umumnya meliputi higienitas makanan, ketidaksesuaian pengolahan, kontaminasi silang, hingga alergi pada penerima manfaat.

Lebih lanjut, data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari satu bulan.