PR Menkeu Baru: Utang Menggunung hingga Target Ekonomi Tumbuh 8 Persen

Ia menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, Presiden memiliki wewenang penuh untuk mengevaluasi kinerja dan mengganti menteri yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintahan yang dipimpinnya,” katanya lewat keterangan resmi yang dikutip redaksi, Rabu, 10 September 2025.

Handi menyebut, banyak hal penting yang telah dilakukan oleh Sri Mulyani, terutama langkah-langkah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19.

“Terobosan kebijakan seperti burden sharing dengan Bank Indonesia, serta menjadikan APBN sebagai shock absorber selama masa krisis, telah menjadikan pemulihan ekonomi Indonesia relatif cepat dan tetap prudent. Hal ini bisa kita lihat dari kembalinya defisit di bawah tiga persen,” paparnya.

Ia juga menekankan arti penting reformasi struktural yang telah diinisiasi Sri Mulyani. Reformasi struktural sangat diperlukan untuk mengatasi tiga kendala utama pembangunan ekonomi nasional, yakni kualitas SDM yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur, serta kualitas institusi dan regulasi yang masih tumpang tindih dan berbiaya mahal. 

"Kita berharap Menteri Keuangan yang baru dapat melanjutkan agenda reformasi ini,” tambah Handi.

Namun demikian, Handi mengingatkan bahwa Purbaya sudah langsung menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan.

“Ditengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian akibat perang dagang, konflik geopolitik, krisis pangan dan energi, kunci utamanya adalah bagaimana mengelola APBN secara efektif, prudent, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia mencontohkan, salah satu tantangan terbesar adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah dipatok Presiden Prabowo sebesar delapan persen pada 2029 mendatang.

“Selama kurang lebih satu dekade terakhir, perekonomian nasional hanya tumbuh rata-rata lima persen. Sebagai ujung tombak kebijakan fiskal, Menteri Keuangan harus mampu menjaga konsumsi, iklim investasi, kinerja perdagangan, dan memperkuat industrialisasi,” ungkap Handi.

Selain itu, kesinambungan pembiayaan program prioritas pemerintah juga menjadi tantangan yang sangat besar.

“Rencana pembiayaan pada 2026 sangatlah besar, mulai dari program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp335 triliun, penguatan desa, koperasi dan UMKM sebesar Rp181,8 triliun, ketahanan pangan Rp164,4 triliun, hingga ketahanan energi Rp402,4 triliun. Semua itu harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal,” jelasnya.

Handi juga menyoroti persoalan utang negara. Utang Indonesia per Juni 2025 tercatat sebesar Rp7.014,2 triliun atau sekitar 39 persen terhadap PDB. 

"Agar tetap berada di batas aman, utang harus digunakan untuk pembiayaan produktif dan pembangunan infrastruktur," tandas Handi.