Istana: Sosok Menteri Haji dan Umrah akan Ditentukan Presiden

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, dalam pernyataannya di Jakarta, seperti dikutip Rabu, 27 Agustus 2025.

Hasan menjelaskan bahwa tidak semua kementerian dibentuk langsung berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Ada pula kementerian yang keberadaannya diatur oleh undang-undang, sehingga mekanisme pembentukannya memerlukan aturan turunan dari Presiden.

“Presiden dalam hal ini akan membuat Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjalankan UU itu. Perpres untuk membentuk kementerian haji,” jelas Hasan.

Terkait siapa yang akan memimpin kementerian baru tersebut, Hasan menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden.

“Apakah Kepala yang sekarang akan otomatis menjadi itu biar Presiden yang menentukan, tetapi yang jelas Presiden akan membuat Perpres yang baru untuk menjalankan Undang-undang membentuk Kementerian Haji,” sambungnya.

Latar belakang munculnya kementerian baru ini tidak terlepas dari keputusan parlemen bersama pemerintah yang telah menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kesepakatan tersebut diambil Komisi VIII DPR dalam forum rapat kerja bersama pemerintah terkait Pembicaraan Tingkat I RUU Perubahan Ketiga atas UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senin, 25 Agustus 2025.

Salah satu poin penting dalam revisi UU tersebut adalah persetujuan parlemen dan pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah.