Pemprov Jateng Siapkan Aturan Main Sekolah Swasta Gratis

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, memastikan implementasi sekolah gratis untuk SD-SMP swasta di daerahnya, meski mengaku masih memikirkan skema atau aturan main. 

Program ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar SD dan SMP di sekolah negeri dan swasta.

"Kalau SD-SMP wilayah kabupaten/kota, jadi bupati dan walikota yang terkait SD-SMP. Kewenangan kita (Pemprov) hanya di SMA, SMK, dan SLB," kata Ahmad Luthfi saat meninjau Posko SPMB di Kantor Disdikbud Jateng, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Senin, 2 Juni 2025.

Terbaru, pihaknya sudah menjalin kemitraan dan akan menggratiskan 139 SMA/SMK swasta di seluruh Jawa Tengah.

Program dimaksud tersebut akan menambah kuota tampung anak didik sekitar 5.000-an murid. Jumlah yang ada untuk menampung anak tidak sekolah serta anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Di tempat kita memang punya kerja sama kemitraan dengan SMA/SMK swasta. Jadi kita tempelkan kepada SMA-SMK swasta, kita cukup untuk 5.000-an orang," kata Luthfi. 

"Jadi ada daerah-daerah tertentu kalau sudah SMP kudu kerjo (harus kerja) padahal belum tentu dapat kerja dan akhirnya ia tidak sekolah. Ini yang kita galakkan kembali sehingga pendidikan bisa mereduksi kemiskinan," tandas Luthfi.